TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, mengatakan sebanyak 60 persen dari TKI yang berada di luar negeri terancam tidak bisa menggunakan haknya pada Pemilu 2014 karena tidak terdaftar.

KPU melalui Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), menurut Anis hanya mencatat 1,9 juta sementara TKI di luar negeri tercatat sebanyak 6,5 juta yang tersebar di banyak negara.

Selain itu, hampir 40 persen Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang menjadi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) bermasalah.

"Saya kira hampir 40 persen data DPHSP yang akan menjadi DPT bermasalah baik dari sisi validitasnya. Jadi usia kemudian nama nomor paspor banyak yang bermasalah termasuk ganda dan tidak valid. Kedua adalah soal hampir 60 persen buruh migran yang ada di luar negeri terancam tidak bisa memilih," kata Anis di KPU, Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Anis mengatakan data 6,5 juta TKI tersebut berasal dari imigrasi, Kementerian Luar Legeri, BNP2TKi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan data lainnya.

Dari data tersebut, Anis mengatakan telah terjadi pelanggaran hak politik besar-besaran yang ada di luar negeri. Padahal, kata Anis, hak politik warga negara dijamin oleh konstitusi. Anis juga menyayangkan hiilangnya hak politik buruh migran karena tahun lalu, Indonesia meratifikasi peraturan buruh migran yang salah satu pasalnya adalah mawajibkan warga negata untuk menjamin hak politik setiap buruh mingran.

"Ini apa mungkin dalam satu hari mengejar sekian juta orang yang belum terdaftar yang nanti akan menjadi DPT," kata Anis.

Sebelumnya, Komisioner KPU Ferry Rizikyansyah mengatakan DPT Luar Negeri sementara ini adalah 2.003.278 pemilih minus data dari Copenhagen, Denmark.

Rencananya, KPU akan mengumumkan DPT secara nasional Rabu (29/10/2013).