TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui Deputi Bidang Pengembangan Kawasan terus berupaya meminimalisir tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh di sejumlah provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan membangun fasilitas MCK bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut agar kualitas hidup maupun lingkungan tempat tinggal mereka bisa lebih bersih dan tertata dengan baik.

“Kami terus berusaha agar kawasan-kawasan kumuh yang ada di setiap provinsi bisa diminimalisir jumlahnya. Untuk itu, Kemenpera saat ini membantu pembangunan MCK melalui program Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan di sejumlah provinsi agar lingkungan tempat tinggal yang sebelumnya kumuh bisa lebih tertata dengan baik,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Agus Sumargiarto dalam siaran persnya, Rabu (23/10/013).

Menurut Agus Sumargiarto, masalah kawasan kumuh menjadi salah satu masalah yang hampir terjadi di setiap provinsi serta kota-kota besar di Indonesia. Adanya pertumbuhan penduduk yang cukup besar serta minimnya lokasi hunian yang layak dan harga rumah yang terjangkau membuat masyarakat lebih memilih bertempat tinggal berdesak-desakan di satu wilayah.

Kondisi tersebut, imbuhnya, merupakan salah satu pemicu tumbuhnya kawasan kumuh karena penataan hunian serta lingkungan yang kurang baik. Minimnya fasilitas pendukung seperti MCK juga dapat menjadikan masyarakat lebih mudah terjangkit penyakit.

Disamping itu, kekurangan fasilitas sanitasi (MCK) juga terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan berasrama, seperti pondok-pondok pesantren. Hal tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap kesehatan penghuni pondok pesantren, dan juga masyarakat yang berada di sekitar pondok pesantren itu. Oleh karena itu, Kemenpera juga membangun MCK Komunal pada beberapa pondok pesantren, yang diharapkan dapat dimanfaatkan bersama dengan masyarakat sekitar.

“Saat ini kami tengah melakukan monitoring terkait kegiatan pembangunan MCK di sejumlah provinsi seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dan hasilnya pun cukup positif sebab pemerintah daerah setempat dan masyarakat sangat mendukung program tersebut,” terang Agus.

“Berdasarkan hasil kunjungan yang kami  di lapangan pada provinsi tersebut pelaksanaan  fisik pembangunan baru berkisar 60 - 70 persen. Kami harap akhir tahun ini program tersebut bisa selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkap Agus.