TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan menggelar rapat koordinasi dengan para pejabat negara untuk mengantisipasi mogok nasional para buruh pada akhir Oktober hingga awal November 2013.

Para pejabat negara yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam), Komjen Pol Badrodin Haiti, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

"Hari ini kami lakukan rapat koordinasi mengantisipasi serikat pekerja yang akan lakukan mogok nasional," kata Menko Polhukam, Djoko Suyanto, Jumat (25/10/2013).

Djoko menuturkan, rapat koordinasi yang dilakukan adalah membahas pengamanan terkait aksi mogok nasional. Dalam rakor tersebut juga dibahas bagaimana agar mogok nasional tidak menganggu masyarakat lain.

"Kami bahas pengamanan pada mogok nasional nanti," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan mogok nasional akan diikuti 3 juta buruh di 20 provinsi, dan rencananya menyusul 3 provinsi lagi dan 150 Kabupaten/Kota.

Aksi mogok juga akan diikuti ratusan ribu perusahaan di 40 kawasan industri seluruh Indonesia yang akan menghentikan produksinya, termasuk di pelabuhan-pelabuhan akan terganggu pada mogok nasional yang sudah dipastikan pada 31 Oktober - 1 November 2013.

"Untuk prakondisi pemogokan nasional akan dilakukan 28-30 Oktober 2013 di masing-masing daerah. Mogok nasional dan prakondisinya dilakukan secara tertib dan damai serta tidak anarkis," kata Said Iqbal.