Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mempertanyakan dugaan bocornya Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Ketua Nonaktif SKK Migas, Rudi Rubiandini. Dalam BAP tersebut muncul nama Ketua Komisi VII Sutan Bathoegana yang disebutkan bertemu Rudi di sejumlah lokasi. Sutan juga disebutkan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke Rudi.

"Saya kan enggak pernah tahu ada BAP ini. Makanya saya tanya dari mana BAP ini bisa bocor gitu kan," kata Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Menurut Nurhayati, Sutan Bathoegana sebagai Ketua Komisi VII sesuai tugasnya bertemu dengan mitra kerja seperti SKK Migas. Namun, ia tidak mengetahui dalam  pertemuan itu Sutan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Rudi Rubiandini.

"Ya kalau misalnya terus orang bicara di BAP segala macam ya silakan saja itu kan nanti KPK untuk proses hukum. Saya yakin Insya Allah enggak ada apa-apa," kata Wakil Ketua Umum Demokrat itu.

Sementara anggota Komisi III DPR Gede Pasek Suardika ikut menanggapi mengenai seringnya BAP KPK bocor ke publik. Menurut Pasek, KPK harus segera menuntaskan pembangunan gedung baru.

"Gedung yang ada sekarang terlalu banyak bocornya. Dari lantai pimpinan sampai ke bawahannya he..he..he," ujar Pasek.

Pasek mengaku sebenarnya sudah malas menanggapi bocornya BAP kepada publik. Ia menilai kasus seperti itu hanya dianggap hal yang biasa.

"Wong kasus sprindik bocor di level pimpinan aja disepelekan dan dianggap angin lalu. Mending segera saja sudah tuntaskan kasus SKK Migas dan duit di sekjen Kemen ESDM dan isu bagi-bagi THR secepatnya," ungkapnya.

Adapun Sutan Bhatoegana tak membantah bertemu Rudi di beberapa kesempatan. Hanya saja, itu dalam kapasitasnya selaku mitra kerja dari Rudi. Sutan juga membantah pernah meminta dalam bentuk apapun dari Rudi.