TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan aksi mogok buruh secara nasional sebagai reaksi atas macetnya perundingan Tripartit terutama menyangkut soal pengupahan.

"Persoalan buruh ini kita harus konsen perjuangkan sebab menyangkut soal ketenagakerjaan," kata Rieke di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Menurut Rieke, persepsi pemerintah dalam hal pengupahan tidak menggunakan dasar kondisi ekonomi saat ini dan menjelang pemilu tahun depan.

Padahal saat ini dasar penghitungan Komponen Hidup Layak (KHL) para pekerja yang ditetapkan pemerintah masih belum meringankan pekerja dari beban sejumlah kenaikan harga yang tidak lain akibat kebijakan pemerintah. Apalagi, menghadapi pemilu mendatang sebagai tahun politik, dikhawatirkan muncul ketidakstabilan ekonomi.

"Tahun politik diuji keputusan politik. Harus ada ada perlindungan terhadap industri, tapi bukan dengan mengesampingkan kenyataan efek domino dari kenaikan harga-harga," tutur Rieke.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, 60 KHL yang ditetapkan pemerintah harus direvisi. Sebab, hasil survei pemerintah di sejumlah pasar masih jauh dari beban hasil kebijakan presiden seperti, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), inflasi, hingga lemahnya nilai rupiah terhadap dollar.

Selain itu, pemerintah juga telah mengabaikan proyeksi pertimbangan penetapan upah dengan analisis ekonomi ke depan. Dalam setiap momen menjelang pemilu, situasi politik berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi.

"Harus dihitung dan diprediksi 204. Saat ini tidak bisa jadi acuan 2014. Menurut saya, pemerintah tidak fair. Kenaikan TDL 4 kali, lalu akan menaikkan TDL bagi industri tahun depan. Bagaimana nasib industri ke depan? Harus ada proyeksi, 2014 tuh seperti apa?" ucapnya.

Rieke menambahkan, publik diharapkan memahami munculnya gerakan-gerakan kaum buruh di hampir setiap daerah. Sebab, perjuangan itu juga menyangkut kebutuhan hidup sebagian besar sektor pekerjaan.

"Upah ini tidak hanya berlaku bagi buruh pabrik saja, tetapi juga sektor apapun, termasuk media," kata Rieke.