TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku sedih karena baru menerima 186 juta data pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika data ini diterima lebih cepat, proses sinkronisasi akan lebih baik.

Demikian disampaikan Dirjen Pendudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2013). Pasalnya, KPU berjanji menyerahkan 186,8 juta (DPT) Jumat (28/10/2013), tapi baru 13.9 juta data pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK). 

Menurut Irman, Kemendagri menyayangkan langkah KPU yang menyalahkan pihaknya dengan hanya menyandingkan Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) milik Kemendagri. Terang saja Kemendagri tak bisa melakukan itu karena belum menerima DPT.

"Baru tadi siang pukul 14.00 WIB kami menerimanya," terang Irman. Karenanya, Kemendagri memprotes langkah KPU demikian. Harusnya, jika ingin meminta bantuan Kemendagri, KPU langsung memberikan data tanpa mengansurnya sedikit demi sedikit.

Diakui Irman, memang KPU meminta Kemendagri untuk memberikan 10.4 juta pemilih yang belum diketahui NIK-nya. Namun, Kemendagri tidak bisa melakukan itu karena butuh waktu turun ke lapangan. Bahkan, Kemendagri meminta KPU memastikan apakah 10.4 juta benar-benar ada orang dan diketahui tinggalnya.

Irman mengakui, angka 10.4 juta pemilih yang belum ber-NIK dari 20.3 juta pemilih yang menurut KPU bermasalah. Setelah disisir dan diperbaiki sendiri oleh KPU, sekitar 6 juta sudah benar dan ketemu NIK-nya. Sebanyak 13.9 juta diminta bantuan ke Kemendagri untuk dicarikan NIK-nya, dan sekira 3.5 juta sudah ketemu NIK-nya.

Pihaknya menyakini, sebanyak 13.9 juta penduduk yang dinyatakan tidak ber-NIK merupakan bagian dari 190 juta penduduk yang terdaftar dalam DP4. Menurutnya, semua penduduk dalam DP4 telah memiliki NIK yang sudah diserahkan ke KPU pada 7 Februari lalu.