TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari LIPI Firman Noer menegaskan masyarakat bebas menilai apakah hasil survei itu akuntabel atau tidak, dan survei diperlukan karena tujuannya untuk mendekatkan kebijakan pemerintah atau perusahaan terhadap suara masyarakat itu sendiri.

“Survei atau polling merupakan bagian dari kegiatan akademis, yang dilakukan di negara demokrasi seperti Indonesia. Itu penting karena untuk mencerdaskan sekaligus mendewasakan politik masyarakat,” kata Firman Noer dalam diskusi ‘Etika Lembaga Survei’ di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (4/11/2013).

Dijelaskan, lembaga survei bermula dari perkembangan krisis politik Amerika Serikat di tahun 1940-an, ketika itu pemerintah AS ingin mengetahui aspirasi masyarakat yang sesungguhnya, dan dilakukan melalui survei.

Seperti juga ketika Presiden Bill Clinton ingin mengetahui kebenaran adanya konflik antara kelompok konservatif, dan sosialis, di mana hasil survei menunjukkan sudah tak ada pertentangan antarkedua kelompok aliran tersebut.

“Bill Clinton pun akhirnya sukses,” kata Firman.

Di AS jumlah lembaga survei itu mencapai ribuan, dan Indonesia baru ratusan. Tapi, karena di Indonesia ini demokrasinya belum matang, maka yang terjadi distorsi dan manipulasi survei untuk menyenangkan kelompok-kelompok tertentu.

“Dan survei itu menjadi masalah ketika melibatkan partai politik maupun pencapresan menjelang pemilu 2014,” katanya.

Menurut Firman, kalau demokrasinya sudah sehat, maka masyarakat akan menggunakan rasionalitas untuk menilai sebuah hasil survei, dan lembaga survei akan profesional.

“Hasil survei pun bukan merupakan akar konflik, dan masyarakat mempunyai kearifan untuk menilai hasil survei. Karena itu, biarkan saja lembaga survei berjalan secara alamiah dan terus didorong untuk menjadi lembaga yang profesional,” katanya.