TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol, Sutarman mengatakan bentrokan antara massa yang berunjuk rasa dengan polisi di Kabupaten Pemekaran Luwu, Sulawesi Selatan berawal dari konflik Pemilukada antara Bupati yang sekarang menjabat dengan Wakil Bupati.

"Jadi itu panjang ceritanya berawal dari Pemilu dulu antara Bupati sekarang menjabat dengan Wabubnya," ungkap Jenderal Sutarman, di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Lebih lanjut menurut Kapolri, setelah gugatan perhitungan suara hasil Pemilukada salah satu pihak dinyatakan kalah, terjadi unjuk rasa yang berubah akhirnya menjadi tuntutan pemekaran.

"Nah tuntutan pemekaran ini sebenarnya kita kawal silakan mau mekar mau apa diproses sesuai demokrasi yang ada. Jangan malah nutup jalan begitu," tuturnya.

Dijelaskan upaya penutupan jalan dimulai tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10 berhasil dibubarkan aparat kepolisian. Tapi, pada 11 November kemarin, terdapat massa yang cukup banyak dan kendaraan yang dari Makasar sudah memanjang sampai 10 kilo meter dan dari Manado sudah mencapai 7 kilo meter.

"Dan akhirnya aparat kepolisian memperingatkan dan dibubarkan secara paksa," jelas Mantan Kabareskrim ini.

Lebih lanjut Kapolri sebutkan, terdapat korban luka-luka dari aparat kepolisian yang jumlahnya 14 orang.

"Masyarakat ada beberapa, tapi masih kita evaluasi. Karena ini pasca-kejadian sedang kita kumpulkan datanya," ungkapnya.

Apakah ada korban jiwa yang meninggal dunia? Sutaraman tegaskan, masih belum mendapat laporan mengenai korban meninggal dunia.

Lalu apakah ada rencana penambahan kekuatan? Kapolri katakan, jumlah personel keamanan sudah cukup. Apalagi didukung dari dua kompi Brimob dan satu TNI kompi TNI ditambah personel dari Polres dan Dalmas ada 380 personel.