Tribunnews.com, Jakarta - Kericuhan dalam sidang sengketa hasil Pilkada Maluku menambah bukti ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan independensi Mahkamah Konstitusi (MK) setelah kasus suap yang menimpa ketuanya, Akil Mochtar. Demikian disampaikan Ketua PB HMI MPO, Puji Hartoyo dalam rilisnya, yang diterima Tribunnews.com, Sabtu  (16/11/2013).

“Ditambah dengan kericuhan yang berlangsung di MK saat sidang sengketa hasil Pilkada Maluku, menjadi bukti kuat tidak percayanya masyarakat terhadap independensi dan kebersihan MK,” kata Puji Hartoyo.

Lanjut Puji Hartoyo, MK telah membangun kredibilitasnya dalam waktu yang lama dan dengan perjuangan yang berat, namun kasus-kasus tersebut meruntuhkan marwah MK dengan seketika. Menurutnya, ketidakpercayaan publik terhadap kinerja hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjadi perhatian kita untuk mengawal
 
penyelamatan MK sebagai lembaga peradilan yang kembali dipercaya dan dihormati.

“Terlebih menjelang hajatan pemilu 2014 yang akan berlangsung tahun depan. Apabila kondisi MK yang masih dipertanyakan kredibilitas maka potensi kericuhan bisa menjadi lebih besar yang dapat berdampak pada konflik horizoltal atas ketidakpuasan putusan-putusan MK atas sengketa pilkada maupun pemilu 2014 mendatang,” lanjutnya.

Lebih jauh ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga dan mengawal MK sebagai lembaga peradilan yang terpercaya.

Sedangkan mengenai kericuhan yang terjadi tempo hari, ia Puji Hartoyo mendesak agar aparta lebih sigap dengan tindakan preventif mengawal persidangan-persidangan MK, sehingga kejadian serupa tidak terulang.

“Terakhir, kami mendesak MK untuk segera berbenah dengan lebih transparan dalam proses sengketa Pilkada,” pungkasnya.