Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktisi hukum, yang juga Sekretaris Jendral Perindo, Ricky Margono menilai terdapat kelemahan dalam Undang-undang Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004. Kelemahan berupa tidak adanya penjelasan pasti soal malapraktik.

Kepada Tribunnews.com, Rikcy mengatakan, akibatnya muncul ketidakpastian hukum bagi pasien yang diduga mengalami malapraktek, maupun dokter yang merawatnya.

"Tidak ada secara spesifik mengatakan malapraktik itu apa? Yang ada-pun pelanggaran secara administratif, contohnya masalah izin praktik saja," ujarnya, Rabu (27/11/2013).

Terkait dengan kasus dugaan malapraktik yang dilakukan oleh tiga orang dokter di Manado, yang akhirnya memicu aksi demonstrasi oleh kalangan profesi dokter, ia menilai kasus itu harus ditilik seksama apakah ada pelanggaran Standar Operasional Prosudur (SOP), yang dilakukan ketiga dokter itu atau tidak.

"Hanya saja masalahnya siapa yg tahu bahwa SOP itu sudah dilaksanakan dengan benar. Contoh misalnya dikatakan bahwa telah ada gumpalan darah hitam. Apa hal tersebut telah disampaikan kepada keluarga atau belum. Karena dokter juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara terbuka dan menyeluruh kepada pasien," ujarnya.

"Begitu juga dengan SOP, jangan hanya dibuat dan diketahui oleh kalangan dokter saja. Tetapi juga harus dibuat regulasi bakunya sebagai turunan dari regulasi induknya. Dengan demikian maka akan tercapai suatu kepastian hukum baik bagi dokter maupun para pasien," lanjutnya.