TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petinggi PT Kernel Oil Widodo Ratanachaitong diduga kuat menjadi salah satu aktor suap terkait kegiatan di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang melibatkan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Namun, hingga kini, KPK belum menetapkannya sebagai tersangka.

Bahkan, penyidik kesulitan untuk memeriksa Widodo di kantor KPK, Jakarta, karena orang tersebut telah berkewarganegaraan Singapura. Widodo dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan, bila saksi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa alasan jelas, maka dia akan dijemput paksa hingga dinyatakan buron atau DPO (Daftar Pencarian Orang).

Namun, sebelum mengambil langkah terakhir itu, KPK berusaha menempuh beberapa cara lain, termasuk meminta bantuan otoritas Singapura agar bisa memeriksa Widodo.

"(Pengajuan red notice ke Interpol) itu akan dicek. Tapi, KPK pendekatannya ada beberapa, bisa red notice, bisa juga melalui agent to agent, bisa juga MLA antar negara. Jadi, banyak jalan menuju Widodo," kata Bambang di Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Bambang belum bisa mengungkapkan cara yang telah ditempuh lembaganya agar bisa memeriksa Widodo.

Menurut Bambang, KPK memang memerlukan keterangan Widodo untuk kepentingan berkas perkara Rudi Rubiandini dan pengembangan penyidikan.

Meski begitu, bukan berarti pihak KPK tidak akan mampu membuktikan pidana korupsi Rudi Rubiandini jika tidak bisa mendapatkan keterangan Widodo. "Sekarang kan sudah ada tersangka, dan Widodo bukan satu-satunya saksi yang menyebabkan kasus ini tidak bisa didorong," tegas Bambang.

Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, saat ini penyidik KPK sedang mempertimbangkan untuk melakukan koordinasi dengan otoritas di Singapura, seperti Duta Besar RI dan penegak hukum Singapura, agar bisa memeriksa Widodo.

"(Kalau pihak Singapura menolak Widodo diperiksa KPK) namanya juga usaha, yah kita tunggu duu. Nanti kalau ada hasilnya akan disampaikan," ujar Johan.

Diberitakan, sejak kasus suap terkait kegiatan di lingkungan SKK Migas diungkap, KPK belum bisa memeriksa Widodo. Bahkan, hingga salah satu tersangka Komisaris PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Simon Gunawan Tanjaya disidang di pengadilan, Widodo tak juga bisa diperiksa oleh KPK.

Simon didakwa bersama-sama Widodo memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang 200 ribu Dolar Singapura dan 900 ribu Dolar AS kepada Rudi Rubiandini selaku Kepala SKK Migas atau penyelenggara negara, melalui pelatih golfnya, Devi Ardi alias Ardi.

Dalam dakwaan Simon, terungkap jelas peran Widodo. Dugaan pemberian suap itu pun berawal dari pertemuan Widodo dengan Rudi.

Dalam dakwaan Simon disebutkan, mulanya Rudi bertemu dengan Widodo Ratanachaitong selaku petinggi PT Kernel Oil di Cafe Pandor, Jakarta Selatan, pada April 2013. Saat itu, Widodo memperkenalkan diri sebagai trader minyak yang mengikuti lelang di SKK Migas. Rudi kemudian mengenalkan Widodo dengan Devi Ardi.