Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Max Sopacua, diperiksa penyidik sebagai kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang untuk tersangka Anas Urbaningrum, di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Anas Urbaningrum selaku anggota DPR menjadi tersangka kasus penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang Kemenpora dan proyek lainnya. Dalam dakwaan Deddy Kusdinar, Anas disebutkan menerima dana Rp 2,1 miliar dari konsorsium PT Adhi Karya-PT Wijaya Karya karena telah membantu memenangkan proyek Hambalang sebesar Rp 2,5 triliun.

Usai diperiksa, Max mengaku dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik KPK selama tujuh jam pemeriksaan. Max mengaku dicecar oleh penyidik tentang perjalanan Kongres PD di Bandung, Jawa Barat, yang berlangsung pada Mei 2010, termasuk aliran dana pemenangan pemilihan Ketua Umum PD di kongres tersebut.

Kepada penyidik, Max mengaku pada saat kongres itu menjadi Ketua Tim Sukses dari calon ketua umum Marzuki Alie. Ia pun menjelaskan tentang tugas dan peran dalam upaya memenangkan Marzuki Alie menjadi Ketua Umum PD.

Karena saat itu fokus sebagai Ketua Tim Sukses Marzuki Alie, Max mengaku tidak tahu-menahu tentang aliran dana atau bagi-bagi Dolar AS dan telepon seluler Blackberry ke para peserta kongres yang diduga untuk pemenangan calon Anas Urbaningrum.

"Saya memang dengar demikian (aliran dana ke Kongre PD). Tapi, pembuktiannya enggak tahu. Kan semua orang bisa bilang begitu tapi membuktikannya susah," kata Max yang juga anggota Komisi I DPR RI itu.

Max menjadi diplomatis saat ditanya oleh wartawan tentang benar tidaknya Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas selaku Steering Commite (SC) adalah orang yang paling mengetahui Kongres PD itu. "Saya sih waktu itu fokusnya ke Marzuki, enggak mikirin orang lain, konsentrasi ke tim saya, bagaimana cara memenangkan Marzuki. Hanya itu saja yang saya katakan ke penyidik," ujarnya.

"Apakah Ibas selaku SC Kongres PD perlu dimintai keterangan oleh KPK?" tanya wartawan.

"Tergantung penyidik KPK, apakah dianggap bagian yang perlu. Terserah saja urusan lembaga penegak hukum," jawab Max.