TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Australia menunjukkan tanda-tanda keseriusan untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral dengan Indonesia.

Setelah sebelumnya Perdana Menteri Australia Tony Abbot menyambut baik tawaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai perlunya membangun rasa saling percaya di antara kedua negara terlebih dahulu sebelum pemulihan hubungan bilateral menyusul terkuaknya kasus penyadapan oleh intelijen Australia , kali ini Australia mengirimkan Menteri Luar Negeri Julie Bishop untuk mendiskusikan kelanjutan hubungan kedua negara.

Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Australia pada Rabu (4/12) menyebutkan, Menlu Bishop akan memimpin delegasi tingkat tinggi ke Jakarta untuk luas mulai diskusi tentang hubungan bilateral , menyusul pernyataan terbaru Presiden Yudhoyono.

Pernyataan Presiden SBY yang dimaksud adalah yang disampaikan pada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/11).

Saat itu Presiden SBY mengatakan, bahwa Australia masih ingin menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral dengan Indonesia.

Keinginan Australia tersebut, kata Presiden SBY, merupakan jawaban atas surat yang ia layangkan sebagai protes atas aksi penyadapan oleh intelijen Australia terhadap pembicaraan telepon Presiden dan sejumlah pejabat RI.

Namun sebelum menjawab keinginan itu, Presiden SBY menilai Australia perlu memberikan klarifikasi, berkaitan dengan kelanjutan hubungan dan kerja sama kedua negara.

"Saya akan menugasi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, atau utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam, serius, termasuk isu-isu sensitif hubungan bilateral Indonesia-Australia pasca penyadapan," kata Presiden SBY.

Presiden SBY menambahkan, Indonesia mengajukan prasyarat bagi perumusan protokol dan kode etik kerja sama bilateral.

Selain itu, begitu tercapai mutual understanding atau kesepahaman bersama dan mutual agreement atau kesepakatan bersama, harus ditindaklanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik secara lengkap dan mendalam.

Presiden SBY menegaskan, ia akan memeriksa sendiri rancangan protokol dan kode etik untuk memastikan kandungannya sudah memenuhi keinginan Indonesia.

Pengesahan protokol dan kode etik tersebut, kata Presiden, harus disahkan di depan para pemimpin pemerintahan, dihadiri Presiden dan PM Tony Abbott.
"Tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan protokol dan kode etik itu sungguh-sungguh dipenuhi dan dijalankan," kata Presiden SBY sembari menyebutkan, karena diperlukan evaluasi dan observasi.

Presiden menegaskan, kerja sama bilateral, termasuk kerja sama militer dan kepolisian dapat dilanjutkan bilamana Indonesia telah kembali percaya terhadap Australia.