Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai alat pemerintah seharusnya menyiapkan data pemilih untuk Pemilu. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengkritik kineja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi lewat program Kartu Tanda Penduduk Elektroniknya atau E-KTP.

Dalam Seminar Sekolah Sespimmen Polri Dikreg ke 53 Tahun Anggaran 2013 dengan tema 'Peran Partai Politik Dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban Pemilu 2014' Tjahjo mengungkapkan bahwa Kemendagri seperti melempar tanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seharusnya disiapkan pemerintah.

"Kalau saya presiden, saya pecat Mendagrinya.  Dia pernah bilang kalau E-KTP gagal, saya mundur. Kapan mundurnya?" kata Tjahjo, Kamis (5/12/2013).

Hingga saat ini KPU masih terus menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahkan Bawaslu sudah merekomendasikan penyempurnaannya sampai 14 hari menjelang Pemilu 2014 pada 9 April 2014 nanti.

Dikatakan Tjahjo, bila ada masyarakat yang tidak masuk dalam DPT sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya tentu saja hal tersebut menjadi sebuah kerugian bagi partai politik.

"Satu suara itu menentukan, apalagi ini masih ada 3,3 juta suara versi KPU yang akan terus diupdate. Tapi KPU sudah ada semangat dengan Bawaslu untuk mengupdate itu," ungkapnya.

Tjahjo pun mengungkapkan hal lainnya yang bisa menjadi ancaman dalam pemilu diantaranya keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang dibuat Akil Mochtar tentang diperbolehkannya mencoblos lebih dari satu kali.

"Ini implikasinya jadi yurispudensi kalau ada sengketa suara akan menjadi masalah," ucapnya.

Ancaman Pemilu lainnya terkait IT KPU yang harus transparan. "IT KPU harus transparan dan surat suara. Tapi, semangat KPU sudah cukup bagus," katanya.

Selain itu netralitas TNI dan Polri menjadi penting dalam Pemilu 2014 "Panglima TNI sudah semangat. Ini harus difollow up," ujarnya.