Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat, melalui Wakil Sekjennya, Andi Nurpati, membantah dugaan adanya tukar guling jabatan wakil presiden dari Boediono dengan dana Bank Century untuk pemenangan SBY pada Pilpres 2009 lalu.

"Saya ingin klarifikasi, kenapa tiba-tiba Pak Boediono jadi Wapres. Boediono bukan orang sembarangan, pengalaman birokrasinya bisa kita lihat sama-sama, pengalaman menterinya sudah ada. Bahkan, Pak Boediono itu kan menjadi Menteri Keuangan pada saat Bu Megawati menjadi presiden," kata Andi dalam diskusi bertajuk 'Duri dalam Century' di Jakarta, Sabtu (7/12/2013).

"Jadi, pengalaman menteri sudah ada. Lalu, mengapa Pak Boediono diangkat menjadi Menkeu oleh Megawati itu masyarakat perlu juga perlu tahu," imbuhnya.

Pernyataan ini disampaikan Andi setelah anggota Timwas kasus Century DPR RI dari PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, dalam diskusi itu menyebut dugaan tukar guling jabatan wapres Boediono dengan dana Bank Century pemenangan SBY di Pilpres 2009.

Andi menegaskan, partainya mengusung Boediono sebagai cawapres pada Pilpres 2009, adalah karena kemampuan, kualitas, dan pengalaman birokrasinya.

"Kalau Boediono itu seorang profesor dan pernah menjadi menteri. Artinya, punya keahlian di bidangnya dan dijamin oleh akademisi. Artinya, tidak juga menjadi sesuatu yang kita dapat katakan kalau kami main caplok (mengusung) saja," katanya.

Andi meminta pihak Timwas Century untuk membuktikan dan tidak sekadar menyebut adanya prasangka itu. Bahkan, ia merasa masalah duga-dugaan itu perlu dibawa ke proses hukum. Jika tidak ada bukti, maka pernyataan anggota Timwas itu sudah merusak citra Partai Demokrat dan SBY.

"Kalau ada kecurigaan bahwa Pak SBY mencari amunisi dengan Century, sekarang cari saja buktikan secara hukum. Jadi, jangan dipolitisir. Secara hukum ada enggak buktinya Pak Boediono menerima sekian triliun dari Century yang kemudian dipakai dan digunakan untuk pilpresnya dia atau pemenangan dia," kata Andi.

Lantas Andi mengkritik sikap DPR yang tidak berani mengungkap kasus-kasus yang terjadi di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Kita juga tahu banyak kasus-kasus, seperti penjualan perusahaan BUMN, ada kasus serperti BLBI yang angkanya jauh lebih besar dari Century, tapi itu tidak dibuat Panja, Pansus, Timwas, dan sebagainya," ketusnya.

Sebelumnya dalam diskusi itu, Hendrawan mengatakan, pemanggilan Boediono oleh Timwas Century secara tidak langsung untuk mengurangi spekulasi prasangka politik. Sebab, sepengetahuan Hendrawan, saat ini sudah ada spekulasi di luar Timwas, bahwa Boediono diminta untuk menyelematkan Bank Century dalam rangka mencari amunisi atau dana untuk pemenangan SBY dalam Pilpres 2009.

Menurutnya, dengan tidak terduganya Boediono diusung menjadi cawapres pendamping SBY, maka hal itu makin menguatkan bahwa terjadi tukar guling jabatan wapres Boediono dengan upaya pencarian dana pemenangan SBY, termasuk dana Bank Century.

"Tapi, ketika muncul nama orang yang tidak terduga, dan Pak Boediono pun tidak menduga, ini memperkuat prasangka, bahwa Pak Boediono diberi tugas untuk mencari amunisi Pemilu sebagai tukar guling diberi jabatan," kata Hendrawan.

Menurut Hendrawan, pemanggilan Boediono oleh Timwas Century adalah untuk meminta klarifikasi pernyataan Boediono, bahwa Bank Century menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah bank sakit itu diambil alih dari pemilik lamanya.

Selain itu, pemanggilan Boediono ini juga dalam rangka meminta klarifikasi tentang dugaan tukar guling ini. "Karena itu tolong diklarifikasi karena apa? Karena kita ini kan manusia hidup tidak panjang usianya, paling 70 sampai 80 tahun. Tetapi apa yang kita lakukan ini akan jadi legacy bagi generasi yang akan datang," ujarnya.

Hendrawan berharap Partai Demokrat sebagai pengusung SBY-Boediono tidak berpikiran akan menjadi 'bola panas' bila Boediono memenuhi panggilan Timwas Century.

"Akan jadi bola liar, perhitungan saya nanti ke Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Padahal, bagi kami dengan menggunakan Pasal 72 mengenai MD3, maka pejabat negara apapun yang dipanggil DPR wajib datang," tandasnya.