Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadlian Sejahtera (PKS) mendukung upaya Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) mengajukan banding. Luthfi divonis selaman 16 tahun dan denda Rp1miliar dalam kasus suap kuota Sapi impor.

"PKS akan membantu penasihat hukum untuk membuat keputusan langkah selanjutnya," kata juru bicara PKS Mardani Ali Sera, Selasa (10/12/2013).

Mardani mengatakan pihaknya menyerahkan segalanya kepada penasehat hukum. "Bagaimana
penasehat hukum memutuskan langkah selanjutnya," katanya.

Sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq tak berpikir lama untuk langsung mengajukan banding. Pernyataan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini langsung disusul penasihat hukumnya, Muhammad Assegaf. Penasihat menyatakan akan menyiapkan memori banding yang akan diajukan dalam kurun waktu 14 hari.

Dalam surat putusan yang dibacakan hakim ketua Gusrizal, Luthfi dijatuhi pidana penjara untuk perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang 16 tahun penjara, pidana denda Rp 1 miliar subsider satu tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana selama 16 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar, jika tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Gusrizal Lubis saat membacakan vonis di muka persidangan.

Hakim memberatkan Luthfi, karena perbuatannya telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI. Selain itu, sebagai petinggi partai Luthfi dianggap  memberikan citra buruk bagi partai, pasalnya partai salah satu pilar demokrasi.

Sohib Ahmad Fathanah yang sebelumnya lebih dulu divonis 14 tahun penjara dalam kasus yang sama mendapat keringanan hakim. Pasalnya, selama persidangan Luthfi berlaku sopan, belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

Hakim menyatakan Luthfi bersalah merujuk pasal 12 huruf a Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan untuk pidana pencucian uang yakni Pasal 3 huruf a, b, dan c Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Luthfi dinyatakan menjual pengaruhnya dalam perkara pengurusan penambahan kuota impor daging sapi ke PT Indoguna Utama. Sebagai kompensansi, PT Indoguna memberi Rp 1 miliar dari total Rp 40 miliar yang dijanjikan, kepada Luthfi lewat karibnya, Ahmad Fathanah.

Suap ini bermula dari penolakan pengajuan kuota impor daging sapi yang dimohon PT Indoguna Utama oleh Kementerian Pertanian. Karena penolakan itu, Fathanah mempertemukan Luthfi dengan bos PT Indoguna, Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat di Restoran Angus Steak Chase Plaza Jakarta pada tanggal 28 Desember 2013.

Dalam pertemuan tersebut, Maria meminta Luthfi membantu pengurusan penerbitan rekomendasi dari Kementan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8 ribu ton yang diajukan PT Indoguna dan anak perusahaannya.

Hakim juga menyatakan Luthfi terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Luthfi menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.