Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua KPK: 50 Persen Perusahaan Tambang Tidak Bayar Royalti

Tahun lalu blok Mahakam menghasilkan Rp 120 triliun. Sayangnya tidak sepenuhnya uang hasil eksploitasi mineral itu masuk ke kas negara.

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Ketua KPK: 50 Persen Perusahaan Tambang Tidak Bayar Royalti
TRIBUN/DANY PERMANA
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia adalah negara berpotensi Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya. Namun SDA itu tidak bisa menyumbang banyak ke kas negara, karena uang negara banyak yang digelapkan.

Dalam pemaparannya di acara Refleksi Akhir Tahun Pekan Politik Kebangsaan, di kantor International Confrence of Islamic Scholars (ICIS), di Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2013), Abraham Samad mengatakan ada 45 blok yang beroperasi di Indonesia. Tahun lalu saja blok Mahakam menghasilkan Rp 120 triliun. Sayangnya tidak sepenuhnya uang hasil eksploitasi mineral itu masuk ke kas negara.

"Blok Mahakam dalam satu tahun ada Rp 120 Triliun. Kalau dihitung kemarin ada 45 (blok), berapa penghasilan negara? Ada ribuan triliun. Tapi itu bocor terus," ujarnya.

Belum lagi potensi daeri mineral dan batu bara (minerba). Kata dia banyak sekali potensi pemasukan uang negara dari sektor minerba yang tidak digarap secara maksimal.

"Hampir lima puluh persen perusahaan tambang yang mengeksploitasi minerba itu tidak bayar royalti. Itu sampai ribuant riliun. Negara kita kaya raya, tapi rakyat kita masih miskin. Karena banyak kebocoran," ujarnya.

KPK kata Abraham Samad pernah mengumpulkan pengusaha-pengusaha tambang itu, dan mempertanyakan soal royalti. Pengusaha tambang itu mengatakan uang yang dikeluarkan pengusaha tambang untuk membayar pejabat, jumlahnya lebih banyak.

Berita Rekomendasi

"Kita tanya kenapa tidak bayar royalti? Dia bilang jangan begitu pak Abraham, duit yang saya keluarkan lebih mahal dari royalti ke bupati, gubernur. Karena kalau tidak saya suap izin tambang saya tidak akan diperpanjang," ujar Abraham.

Atas kasus serupa, banyak ditemukan daerah yang kaya SDA namun masyarakatnya masih miskin, dan infrastruktur daerahnya sangat memprihatinkan. Abraham Samad menyebut kasus seperti itu juga terjadi di kawasan Kalimantan.

"Infrastrukturnya jelek, puskesmas sudah hampir rubuh. Pertanyaan kita, kemana uang itu ? Kita intip rumah bupatinya luar biasa, dan mobilnya sampai sepuluh," terangnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas