TRIBUNNEWS.COM, PALU - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan buku Ensiklopedia Populer Pulau-pulau Kecil Nusantara, wilayah Sulawesi Tengah. Ini sekaligus sebagai pengenalan dan pendataan pulau-pulau kecil di Indonesia kepada masyarakat luas, baik di dalam dan luar negeri.

Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP, Sudirman Saad, mengatakan, penyusunan buku ini sebagai sebuah sarana dalam penyediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi pulau-pulau kecil di nusantara. Dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat, pemerintah yakin kebijakan pengembangan pulau-pulau kecil dapat dilakukan dengan semakin baik.

Menurutnya dalam penysunan buku Ensiklopedia Populer Pulau-pulau Kecil di Provinsi Sulteng, pihaknya menggunakan data dan informasi yang merupakan hasil penetapan oleh Tim Nasional Pembakuan Rupabumi (Perpres 112/2006) pada kurun waktu tahun 2005-2008, serta pengumpulan data dan penulisan dilakukan pada tahun 2013 dengan melakukan kunjungan langsung kebeberapa pulau untuk melakukan wawancara dengan Pemda dan masyarakat.

"Buku Ensiklopedia Populer Pulau-pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Tengah ini terdiri dari empat edisi antara lain Laut Sulawesi dan Selat Makasar, Teluk Tomini, Morowali dan Banggai," kata Sudirman dalam siaran persnya saat peluncuran buku di Palu, Sulteng, Senin (16/12/2013).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun yang juga sebagai penggagas terbitnya buku tersebut, mengatakan pentingnya mengandalkan laut sebagai pengerak pembangunan seperti mengutip pemikiran Soekarno.

"Potensi ekonomi di laut dan pulau-pulau di Indonesia sangatlah tinggi, jika itu digarap dengan baik dan serius. Dengan demikian, percepatan pembangunan perekonomian akan bisa lebih mudah diimplementasikan khususnya melalui sektor pariwisata," kata Alex.

Alex juga menegaskan, pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga dan membangun perekonomian di pulau-pulau kecil. Dengan demikian, promosi keindahan pulau untuk menarik para investor baik lokal maupun asing sangat dibutuhkan.

"Perhatian Pemda terhadap keberadaan pulau-pulau kecil menjadi sangat penting, khususnya pulau terluar. Ini untuk menghindari adanya klaim dari negara lain atas pulau-pulau yang dimiliki Indonesia seperti yang terjadi pada Pulau Sipadan dan Ligitan yang sekarang sudah dikuasai Malaysia," tegasnya.

Sedangkan Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, Ditjen KP3K KKP, Rido Minduk Batubara memaparkan, ke depannya penerbitan buku enseklopedia pulau-pulau kecil akan dilakukan pada 33 provinsi. "Nanti penyusunannya berdasarkan wilayah provinsi masing-masing," kata Rido.

Namum dia menegaskan, pemerintah daerah hendaknya dapat lebih menginisiasi dalam mempublikasikan pulau-pulau kecil yang ada didaerahnya.

Rido menjelaskan, dalam rangka tertib administrasi pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2005-2008, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Dinas Hidro-Oceanografi TNI AL, Badan Informasi Geospasial dan para pakar toponimi pulau yang tergabung dalam Tim Perpres 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi, telah melakukan kegiatan pembakuan nama-nama pulau (toponimi pulau).

"Dari hasil kegiatan toponimi ini, terdapat 13.466 pulau-pulau yang telah dibakukan dan dilaporkan ke PBB pada Bulan Agustus 2012 melalui Sidang United Nation Conference on Standarizatition of Geographical Names (UNCSGN) ke-10 di New York, Amerika Serikat," tandasnya.