TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah resmi ditahan KPK dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Kemungkinan ke depan, Wakil Gubernur Banten Rano Karno akan dijadikan pelaksana tugas Gubernur (plt) jika berkas kasus Atut rampung dan yang bersangkutan menjadi terdakwa.

Terkait hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning pernah mengatakan bahwa Rano Karno tidak pantas menggantikan Atut sebagai Gubernur karena ia tidak pernah turun ke rakyat dan seolah berada dibawah ketiak Atut.

Dikonfirmasi pernyataan tersebut, Rano Karno mengaku tidak ambil pusing dengan komentar koleganya di partai berlambang banteng tersebut. Menurutnya pernyataan tersebut hanyalah pernyataan pribadi dari Ribka dan bukan merupakan penilaian partai terhadap dirinya.

"Itu kan komentar dari mbak Ning, jadi bukan komentar institusi. Saya gak mau komentar soal itu," ujarnya.

Mengenai kesiapannya untuk mengisi jabatan Gubernur, Rano kembali mengatakan dirinya hanya mengikuti aturan-aturan dan mekanisme yang berlaku.

"Ya mekanismenya memang harus bilang siap. Kan semua ada mekanismenya," katanya.