Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya peningkatan mutu pelayanan telah lama menjadi persoalan yang belum terpecahkan.
Walau pemerintah yang memegang mandat Public Service Obligation terus berupaya mengoptimalkan dalam memberikan hak bagi warga negara dalam bentuk "melayani", membantu atau menolong warga negara untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi pada titik tertetu pemerintah mengalami keterbatasan sehingga membutuhkan peran swasta.

"Di era demokratisasi saat ini sektor swasta harus mendapat peran dan bahkan harus diberikan perlindungan agar dapat menjalankan dengan optimal. Mengapa demikian, karena pelayanan publik itu sangat mendukung tercapainya tujuan besar Good Governance," kata H Suratman, SH, MH dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (25/12/2013).

Menurutnya, peran masyarakat dalam sektor swasta menjadi strategis, seiring dengan adanya perubahan mindset. Pemerintah sebagai regulator dan operator di dunia bisnis harus menjadi fasilitator dalam menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sektor swasta dapat mengoptimakan perannya secara maksimal.

"Dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, sektor swasta tentunya harus memperhatikan etika yang diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas," lanjutnya.

Dia menyebutkan, hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan integritas dalam pelayanan publik berdasarkan konsep tersebut, tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menyiasati strategi pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

"Strategi pelayanan diperlukan untuk memberikan layanan dengan mutu yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Strategi layanan yang efektif harus didasari oleh konsep atau misi yang dapat dengan mudah dimengerti oleh individu dalam organisasi serta diikuti oleh suatu tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat," kata calon anggota DPD RI tersebut.

Kedua bagaimana ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki yang memberikan layanan dengan satndar pelayanan maksimum di bidang pelayanan publik.

"Ketiga sistem layanan. Bagaimana sektor swasta mampu menyiapkan prosedur atau tata cara dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan dirancang sesederhana mungkin dalam arti tidak kompleks, sehingga dapat membingungkan masyarakat pengguna layanan," jelasnya.