TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2014 adalah momentum perubahan. Nasib rakyat lima tahun mendatang ditentukan pada Pileg dan Pilpres. Kebijakan ekonomi dan politik menjadi sorotan. Apakah tetap mempertahankan sistem ekonomi liberal yang menjerat leher bangsa, atau perubahan menuju ekonomi kerakyatan sesuai nafas konstitusi.

"Perekonomian kita sampai akhir 2013 cukup bahaya. Januari-Oktober 2013, defisit perdagangan minyak mentah mencapai $ 2,8 miliar. Neraca perdagangan yang surplus selama puluhan tahun, pada Januari-Juli 2013 defisit $ 5,65 miliar, padahal pada krisis ekonomi 1997-1998 saja neraca tetap surplus. Utang luar negeri semakin besar, meningkat dari $ 225,3 miliar di 2011, menjadi $ 252,3 miliar di 2012, serta $ 259,9 milyar di akhir September 2013," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon dalam rilisnya kepada Tribunnews.com, Senin (30/12/2013).

Dijelaskan, menurut Global Food Security Index 2012, Indeks Keamanan Pangan berada di urutan ke-64 dari 105 negara. Jauh di bawah Malaysia (ke-33), Thailand (ke-45), Vietnam (ke-55), Filipina (ke-55). Perburuan rente di balik kebijakan impor pangan masih marak terjadi.

Perbaikan struktur perekonomian, Fadli Zon berharap,  harus memperkuat daya tahan agar tak tergantung eksternal dan meningkatkan daya saing. Dengan kekayaan sumber daya alam dan jumlah penduduk besar, Indonesia perlu kepemimpinan kuat dan benar untuk menghadapi tantangan global.

"Saatnya merubah haluan sebelum terlambat. Kita butuh pemimpin baru untuk haluan yang benar agar terwujud Indonesia Raya yang sejahtera, makmur, dan adil. Partai Gerindra bersama rakyat optimis menghela perubahan itu. Selamat Tahun Baru 2014. Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi," pungkas Fadli Zon.