TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura mengaku akan terus mengawasi sisa masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Tanpa adanya menteri dalam Kabinet Jilid II, Hanura terlepas mengawasi sisa pemerintahan lewat Fraksi Hanura DPR RI.

Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Sarifuddin Sudding, mengaku beberapa kerja Pemerintahan bagus, namun sebagian lagi masih memiliki kekurangan dan harus terus diawasli agar tetap berjalan maksimal sampai pergantian rezim baru terpilih.

"Apa yang akan dilakukan Hanura, saya kira jelas lewat fungsi DPR sebagai lembaga pengawasan, anggaran dan legislasi. Tugas Hanura mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintah jika kebijakan tak prorakyat, dan itu harus dievaluasi," ujar Sudding di DPR RI, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Politisi Hanura lainnya, Erik Satrya Wardhana menambahkan sejumlah pengawasan yang dilakukan untuk legislasi antara lain Undang-undang Minerba, Rancangan Undang-undang Perindustrian.

"Itu kita kawal ketat," ujarnya.

Dalam refleksi akhir tahun 2013, Fraksi Hanura menyoroti ada tujuh masalah ekonomi yang harus dibenahi Pemerintah, antara lain kemiskinan dan pengangguran, bantuan sosial rendah dan pengentasan kemiskinan yang gagal.

Masalah lainnya adalah buruknya ketahanan pangan nasional, menurunnya kesejahteraan masyarakat, buruknya pengelolaan energi nasional, rapuhnya sektor industri nasional, dan ketujuh transportasi dan infrastruktur.