Laporan Wartawan Tribunnews.com  Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menganggap bahwa Polda dan Polres belum siap diawasi meskipun di tataran Mabes Polri mulai menunjukan keterbukaan untuk siap diawasi publik.

Demikian diungkapkan Komisioner Kompolnas M Nasser di Gedung Kompolnas, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2013).

"Kompolnas melihat sistim pengawasan atas kinerja dan integritasn anggota Polri belum berjalan optimal," ungkap Nasser.

Dikatakannya masih banyak kinerja buruk anggota Polri yang tidak terdeteksi, bahkan tidak diurus dalam konteks pengawasan.

Kompolnas berpandangan bahwa pimpinan Polri di tingkat Mabes Polri sudah menampakan kinerja yang siap diawasi, namun di tingkat lebih rendah baik Polda maupun Polres belum siap diawasi.

"Hanya 25 persen surat dan keluhan masyarakat yang dikirim ke Polda yang dibalas," ungkapnya.

Dalam penegakan hukum, dikatakan Nasser Kompolnas mendorong agar Polri mengambil langkah tindakan kepolisian yang berani, tidak ragu, dan tidak membebek. Ia mencontohkan beberpa temuan di tingkat Polres dan Polda yang memiliki pertimbangan lain yang tidak bertumpu pada penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan takut tidak populer atau takut keilangan jabatan.

"Beberapa contoh misalnya, kasus pendudukan bandara di Ngada, kasus menbaikan penegakan hukum atas bupati Sidrap yang memukul anggota masyarakat, dan kasus mempetieskan ijazah palsu Bupari du Polda Sulawesi Tenggara," ungkapnya.