TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sidarto Danusubroto melihat ada yang salah dalam kehidupan berbangsa kali ini setelah adanya otonomi daerah, dimana memunculkan pemimpin tak ubahnya raja-raja kecil di daerah.

"Terus terang sekarang banyak bupati seperti raja-raja kecil. Kalau diundang enggak mau datang, karena dipilih sama rakyat. Mengeluarkan kuasa usaha pertambangan seperti membagikan warisan saja," ujar Sidarto dalam pengajian bulanan di PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Apa yang dibicarakan Sidarto, mulanya mengupas bagaimana visi misi ke depan perjalanan bangsa Indonesia. Menurutnya, perjalanan berbangsa dan bernegara selanjutnya tidak bisa melepaskan diri dari cita-cita para pendiri bangsa.

Sidarto mengungkapkan, cita-cita para pendiri banga sangat komprehensi di mana kewajiban negara adalah melindungi segenap warga, mensejahterakan warganya dan berdaulat.

"Ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan membangun bangsa," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sidarto juga menjabarkan bagaimana ancaman nyata Indonesia saat ini adalah korupsi, diikuti bahaya narkoba, dan berikutnya adalah ancaman Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini mengawal keutuhan republik.

"Karena hal-jal ini, bangunan ke depan yang kita impikan, dibutuhkan pimpinan nasional yang jujur, sederhana, memberi teladan, dengan ketokohan yang kuat. Strong national leadership," ujarnya.