Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tak Cukup Alasan JKN Disamakan dengan SBY Care

Tak cukup alasan menyebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di bawah pengelolaan

Penulis: Y Gustaman
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Tak Cukup Alasan JKN Disamakan dengan SBY Care
Tribun Pontianak/Galih Nofrio Nanda
Warga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan yang dulunya Kantor PT Askes, di Jalan St Syarif Abdurahman, Pontianak, Kamis (2/1/2014). Hari pertama berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), warga Pontianak antre mendaftar agar mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Tribun Pontianak/Galih Nofrio Nanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak cukup alasan menyebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di bawah pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kemudian diklaim Pemerintah sama dengan SBY Care. Apalagi, menyebut SBY Care lebih baik dari Obama Care.

Kritik itu disampaikan pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago. Menurutnya, penyebutan BPJS Kesehatan sama dengan SBY Care sudah masuk unsur politisasi dan hal tersebut hanya klaim sepihak.

"Apa dasarnya dinamakan SBY care? Kalau sejak awal SBY yang menggagas RUU-nya, lalu partainya mendukung sampai disahkan, baru boleh disebut SBY Care. Ini jauh sekali dengan Obama Care dan sangat berbeda," ujar Andrinof di Jakarta, Kamis (2/1/2014).

Terhitung 1 Januari 2014, Pemerintah telah secara resmi memberlakukan program JKN. Pagi tadi, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono menyebut JKN alias SBY Care lebih baik dari Obama Care yang diterapkan Presiden Obama di Amerika Serikat.

Penyebutan atau klaim SBY Care, sambung Andrianof, tak lain upaya mengatrol dan menjaga suara Partai Demokrat agar tak menukik tajam dalam pertarungan Pemilu 2014 mendatang. Bisa dimafhumi jika BPJS Kesehatan diklaim dengan nama SBY Care.

"Saya melihatnya ada upaya saling mengkalim. Soal ini, biar kan masyarakat yang memberikan penilaian. Jadi biarlah fakta yang mengungkap antara klaim politisasi program tersebut," sambung Andrinof.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas