TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Labor Institute Indonesia atau Institut Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan berpendapat kenaikan harga gas Elpiji 12 kg sebesar 68 persen harus segera dibatalkan.

Sebab, kenaikan tersebut sangat membebani rakyat terutama kalangan pekerja di seluruh Indonesia.

Andy William Sinaga, Koordinator Kampanye Labor Institute Indonesia, mengatakan rakyat Indonesia telah dipaksa menggunakan gas melalui Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2007 tentang konversi penggunaan minyak tanah ke gas.

"Akibat konversi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia sudah menggunakan gas dan meninggalkan penggunaan minyak tanah," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2014).

Selain itu, kenaikan gas elpiji dikarenakan kerugian PT Pertamina sebesar Rp 7,73 triliun harus dicermati, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera mencermati dan melakukan investigasi kepada pejabat Pertamina.

Labor Institute Indonesia juga mengimbau agar Kementerian BUMN segera turun tangan untuk melakukan penilaian kembali kepada unsur direksi dan Komisaris Pertamina dikarenakan kerugian Pertamina yang sangat besar tersebut, yang mengakibatkan kenaikan cukup signifikan harga gas elpiji.

Menurut Andy, bila perlu unsur direksi dan komisaris Pertamina tersebut segera dicopot. Pertamina sebagai BUMN seharusnya memberikan energi yang murah kepada rakyat, bukan terpengaruh dengan harga pasar atau terperangkap dalam pusaran mafia bisnis energi.

Andy mencurigai bahwa kenaikan harga gas elpiji ini sarat dengan kepentingan politik 2014, dan diduga ada permainan mafia bisnis gas di balik kenaikan harga elpiji tersebut.

Dikarenakan, para pemimpin partai politik pendukung pemerintah, tidak keberatan dengan kenaikan harga gas tersebut. Kenaikan tersebut juga terkesan dipaksakan, dan memanfaatkan kelengahan rakyat dalam menghadapi perayaan tahun baru 2014, dan memanfaatkan masa reses anggota DPR RI yang akan bersidang kembali 15 Januari 2014. 

Seharusnya Pertamina melakukan sosialisasi lebih awal sebelum menaikkan harga elpiji tersebut. Labor Institute Indonesia juga mendesak agar DPR pada awal sidang  15 Januari 2014 segera memanggil dua kementerian (ESDM dan BUMN). Bila perlu unsur direksi dan komisari Pertamina segera dipanggil.

Dari pengamatan yang dilakukan Labor Institute Indonesia di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi selama dua hari, harga-harga kebutuhan pokok juga mulai naik, dan kelangkaan gas juga mulai tampak seperti di kawasan Pondok Gede Bekasi, Tanjung Priok, Semper, Tangerang, Kalideres dan Depok.

"Kenaikan harga gas elpiji ini harus segera dibatalkan dikhawatirkan dapat menimbulkan kerawanan sosial," katanya.