Kenaikan Harga Elpiji Bukan Bagian dari Pencitraan Partai Koalisi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo menegaskan kenaikan harga elpiji 12 kg bukan bagian dari pencitraan partai koalisi. Diketahui, partai-partai koalisi pendukung pemerintahan menolak kebijakan tersebut.

"Saya yakin bukan pencitraan partai koalisi," kata Drajad di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Drajad mengatakan hasil penelusurannya menilai kebijakan tersebut dilakukan oleh korporasi yakni Pertamina tanpa konsultasi dan komunikasi dengan pemerintah.

"Terutama menteri terkait. Di kabinet menteri terkaget-kaget komunikasi pihak Pertaminta tidak terlihat," ujarnya.

Sementara Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi mengatakan kebijakan harga  elpiji 12 kg berbeda dengan bahan bakar minyak (BBM). Dimana harga BBM melalui penetapan pemerintah sedangkan elpiji tidak. Tetapi pemerintah dapat menentukan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). "Jadi ada yang berbeda pendekatannya," katanya.

Untuk itu, Tjatur meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil tindakan. "Karena menetapkan harga kebutuhan rakyat tidak bisa semena-mena," imbuhnya.