TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2013-2014 menyepakati pemotongan gaji anggota dewan untuk membantu pengungsi Gunung Sinabung.

Keputusan itu berawal dari  usulan Anggota Fraksi Demokrat Heriyanto agar seluruh anggota DPR melakukan aksi gerakan moral untuk para korban Sinabung. "Ayo kita ramai-ramai potong gaji kita 25 persen untuk para korban Gunung Sinabung," kata Heriyanto dalam interupsi rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/1/2014).

Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPR yang memimpin sidang kenmudian menanyakan persetujuannya kepada 285 anggota yang hadir dalam sidang. "Jadi nih dipotong 25 persen dari gaji pokok?," kata Marzuki.

Namun, Marzuki menambahkan usulan, untuk anggota dewan yang memiliki daerah pemilihan Sumatera Utara III yang salah satu daerahnya Sinabung, menyisihkan 50 persen gaji pokoknya. Tetapi, tiba-tiba ada yang mengusulkan agar diserahkan 100 persen gaji pokoknya untuk korban Sinabung.

"Jadi dari gaji pokok 100 persen khusus untuk dapil Sinabung. Jadi resmi ya keputusan bersama," kata Marzuki.

Berdasarkan Surat Edaran Sekertariat Jenderal DPR No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, nilai gaji pokok anggota dewan sebesar Rp 4,2 juta. Sebelumnya, anggota Fraksi Golkar Anton Sihombing dari Dapil Sumut III melakukan interupsi.

Ia memprotes anggota dewan dan pemerintah yang tidak memperhatikan secara khusus bencana Sinabung ini.

"Sudah 25 ribu hektar sawah dan tanaman holtikultura terkena dampaknya, tetapi pemerintah belum memberikan langkah konkrit yang riil, apa gunanya?," katanya.

Bahkan, lanjut Anton, sampai saat ini menteri terkait belum turun untuk melihat kondisi korban Sinabung. "Kalau kejadian tidak di Karo, pemerintah pusat bisa turun berkali-kali," ujarnya.

Anton juga menyinggung pidato Marzuki Alie yang tidak mempermasalahkan bencana tersebut. Pemerintah perlu ambil langkah konkret untuk Sinabung, jangan malukan kami. Seluruh tanaman dan ternak harus diganti pemerintah," kata dia. Saya dapil Sumut III, caleg nomor 1," katanya.

Marzuki kemudian menjelaskan bahwa dulu pernah ada alokasi dana untuk korban bencana. Namun, badan anggaran DPR mencoret bantuan itu sehingga, DPR tak memiliki anggaran untuk bantuan bencana alam.

"Beberapa waktu lalu, kita minta posko untuk bencana banjir DKI tapi atas inistiaf anggota DPR. Itu juga dari urunan, karyawan DPR, dan anggota DPR. Tentunya tidak bisa kita paksakan, apalagi ditahun politik, anggota DPR harus turun ke dapil, terpaksalah pak Anton Sihombing bekerja keras di dapil," katanya.