Tribunnews.com, JAKARTA -  Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) bakal menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) selama tiga hari 7-9 Februari 2014 di Bandung, Jawa Barat. Namun sehari menjelang pembukaan Rakernas hari ini, partai berlambang Kabah itu digoyang isu kasus dana haji.

Ketua Fraksi PPP DPR RI Hasrul Azwar telah diperiksa oleh KPK dua hari lalu dalam penyelidikan kasus penetapan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).

"Saya diundang KPK, status saya engga jelas sebagai apa. Engga disebut saksi atau apa. Memberikan keterangan," kata Hasrul yang juga Wakil Ketua Umum PPP ini di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Dia mengakui mendapat pertanyaan dari penyidik KPK soal penetapan BPIH. Ketua Fraksi PPP itu mengatakan BPIH dalam undang-undang dibahas dan ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah. Kemudian ditindaklanjuti oleh presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Sebelumnya, KPK mengaku tengah mendalami laporan kejanggalan pengelolaan dana haji, dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KPK menelusuri kejanggalan dana haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2004-2012 itu, dengan mengakses laporan yang telah diterima dari PPATK. Bahkan Juru Bicara KPK, Johan Budi, kemarin menegaskan pihaknya berencana memeriksa Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum PPP.

Dikonfirmasi soal itu. Sekjen PPP Romahurmuziy tidak mau menduga-duga ada kaitan mencuatnya kasus dana haji menjelang Rakornas PPP.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan info tentang hal tersebut. Namun demikian, seluruh warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Kalau  pun ada pemanggilan, tentu merupakan bagian dari upaya mengklarifikasi dugaan-dugaan," kata Romahurmuziy tadi malam. (aco)