TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi partai Demokrat mendukung penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan dana haji. Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mendorong penuntasan kasus tersebut.

"Bagus, harus terbuka, apapun yang dianggap tidak benar, apa saja yang dianggap penyimpangan," kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Nurhayati mengaku tidak khawatir bila ada anggota fraksi Demokrat yang akan diperiksa KPK terkait kasus tersebut.

"Kan masih penyelidikan dan masih mencari keterangan, biasa kan itu," tuturnya.

Sebelumnya, KPK mengaku tengah mendalami laporan kejanggalan pengelolaan dana haji, dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KPK menelusuri kejanggalan dana haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2004-2012 itu, dengan mengakses laporan yang telah diterima dari PPATK.

Dalam hasil audit itu, PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar. Jumlah transaksi itu tidak diketahui dengan jelas penggunaan untuk apa. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp80 triliun, dengan imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun.

Pada pelaksanaan haji 2013 lalu, KPK mengirimkan tim ke Mekkah untuk memantau langsung pelaksanaan haji.