Ini Janji M Lutfi Pasca Dilantik jadi Menteri Perdagangan
Muhammad Lutfi berjanji akan mempriotitaskan penyelesaian kasus beras impor dari Vietnam
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan yang baru berjanji akan mempriotitaskan penyelesaian kasus beras impor dari Vietnam, sepeninggalan menteri terdahulu, Gita Wirjawan.
Karena itu, usai dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/2/2014), eks Duta Besar Indonesia untuk Jepang ini, akan langsung menuju tempat kerjanya yang baru di kantor Kementerian Perdagangan.
"Saya mau ke kantor nih, ini baru pertama kali ke kantor. Jadi kasih waktu, nanti pertama kali saya akan tanyakan itu dulu," ungkap Luthfi di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/2/2014).
Langkah kordinasi ke dalam akan diambil Luthfi untuk menuntaskan kasus impor beras Vietnam.
"Kita dengar dulu lah. Kan sudah ada investigasinya. Kemarin juga dirjen Bea Cukai sudah bicara kan, secara teknisnya. Nanti, hal itu akan saya bicarakan pertama di kantor. Jadi kordinasi dulu di dalam," jelas Luthfi.
Lutfi berkomitmen akan menyelesaikan kasus beras Vietnam. Menurutnya harus ada tindakan tegas untuk menyelesaikan persoalan ini.
"Harus ada tindakan tegas untuk menemukan mana yang salah dalam pembuatan kebijakan tersebut," kata Luthfi ketika ditemui di Bursa EFek Indonesia (BEI), Kamis (13/2/2014).
Luthfi berjanji akan mempelajari kelemahan dari sistem yang ada. Sistem yang membuat beras premium masuk ke indonesia dengan harga murah.
"Kita akan mengetahui permasalahan dalam waktu singkat dan mempelajari suatu kelemahan sistem dan kecurangan didalamnya," katanya.
Terkait kode importasi, mantan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini juga tengah mengkaji sistem pengkodean dengan melibatkan instansi yang terkait.
"Kode pengimporan yang menyebabkan kericuhan akan kita kaji lagi, semua dilakukan dengan melibatkan instansi yang terkait," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.