TRIBUNNEWS.COM   JAKARTA –Tahun 1957  pemerintah Indonesia  telah  mendeklariskan  diri sebagai  Negara Kepulauan  dengan apa  yang dikenal  sebagai “ Deklarasi Juanda “. Dalam  deklarsi  ini Indonesia  mengklaim batas laut  teretorial  yang sebelumnya  3 mil  diperlebar  menjadi  12 mil dikukur dari  garis yang menghubungkan  titik-titik  ujung terluar  pada pulau-pulau dari wilayah  Negara Indonesia  pada saat air laut surut

Namun  menurut  Dr  Riwanto Tirtosudarmo  peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan  Indonesia (LIPI ) dalam diskusi  panel serial ke lima  yang diselenggarakan  Yayasan Suluh Nuswantara Bakti , Sabtu (15/2/2014) dengan  tema “ Sistem  Kemasyarakatan  Dalam Kebudayaan  Maritim Di Kepulaun Nusantara “ mengatakan  dalam perkembangannya  klaim tentang  hal atas wilayah  laut  dan pernyataan  bahwa Indonesia  adalah Negara Kepulauan  (archipelagic state) terbukti tidak didukung  oleh sarana yang memadai  misalnya  peningkatan  kapasitas angkatan laut secara memadai untuk merealisasikan  klaim  dari “Deklarasi Juanda”.

Bahkan  kata Riwanto  sumber kegagalan  pembangunan  menjadi bangsa yang adail dan makmur bersumber dari  cara berpikir  dari sebuah strategi  yang  sangat berorientasi dari darat  (land based development strategy ) sangat  jelas  terlihat  dari rencana  pembangunan  jembatan Selat Sunda yang menghubungkan  antara  Jawa dan sumatera. Implikasi dari  pembangunan jembatan  Selat Sunda ini  adalah berlanjutnya  dominasi  Jawa dan transportasi ekonomi yang bersifat “land based””.

Dimana implikasi jangka  panjangnya  akan semakin memudarnya  transportasi laut  yang sesungguhnya  harus dikembangkan  yang seharusnya  digunakan  untuk membangun  plabuhan-pelabuha besar  dan industry perkapalan  yang menjadi  basis dari Negara Kepuauan .

Terkait dengan  konsep MP3 EI menurut Riwanto yang saat ini menjadi blue print pembangunan  nasional terlihat  dengan jelas mengatakan  bagaimana pembangunan  infrastruktur industry akan berpusat di Jawa dan luar Jawa tetap  menjadi pusat industri ekstratif yang hanya akan menguntungkan  segelintir orang  dan merunah pulau-pulau  di luar Jawa  secara perlahan –lahan  menjadi gurun pasir.

Pentingnya  peran  Indonesia  yang berorientasi  pada pembangunan  ke laut  dari pada ke darat  sempat   disinggung juga  okeh  Prof Dr Bambang Wibawarta, betapa  besarnya laut Indonesia yang bisa dikelola  sebagi sumber pendapatan  negara.

Bambang  mencontohkan terkait dengan lalu lintas laut yang sangat ramai melalui perairan di Indonesia , setidaknya   dalam satu  tahun ada 63.000 kapal  dengan muatan  kapal  525 juta ton dengan  nilai 890 miliar dollar Amerika melalui  alur Selat Malaka, sementara  3500 kapal  dengan nilau  muatan  5 miliar dollar Amerika  melewati Selat Sunda  dan 3100 kapal melalui selat Lombok dengan  nilai muatan  40 miliar dollar Amerika.

.