TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo ikut angkat bicara mengenai penyadapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia mengatakan semua pimpinan partai politik memang rawan disadap.

"Oleh siapa? Yang punya kemampuan dan kewenangan menyadap itu ya KPK, BIN dan Kepolisian. Masalahnya, penggunaan kewenangan penyadapan ini tidak diatur ketat. Akibatnya, potensi penyalahgunaannya juga besar sekali," kata Drajad melalui pesan singkat, Jumat (21/2/2014).

Drajad menilai tidak ada yang dapat menjamin KPK hanya melakukan penyadapan untuk pemberantasan korupsi. Menurut Drajad, pegawai dan pimpinan KPK hanya manusia Indonesia yang rawan menyalahgunakan kekuasaan.

"Jadi bisa saja lembaga-lembaga tersebut menyalahgunakan wewenang, menyadap tanpa alasan yang jelas," tuturnya.

Mengenai penyadapan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Drajad mengatakan klaim Jokowi disadap tidak disertai bukti yang kuat. "Baik bukti tentang adanya alat penyadapan di rumah dinas Jokowi ataupun tentang pihak yang memasang," katanya.

Bisa saja, kata Drajad, orang berkilah alat-alat itu dipasang sendiri untuk sensasi. "Dan sejuta kontra-klaim lain," katanya.

Drajad menyayangkan bila betul Jokowi disadap, orang-orang di sekitar Mantan Walikota Solo itu tidak menangani hal ini dengan tindakan kontra-intelijen yang cerdas dan efektif.

"Tindakan kontra-intelijen ini bisa membuat pihak penyadap tidak mampu berkelit. Kegagalan kontra-intelijen ini membuat skandal penyadapan tersebut susah diketahui benar tidaknya, dan susah diketahui siapa yang memasang," katanya.