TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rentetan bencana yang melanda Indonesia  dalam beberapa bulan belakangan dilaporkan membuat sejumlah infrastruktur rusak.  

Berbagai langkah dilakukan pemerintah termasuk menganggarkan dana mencapai Rp 22,1 triliun khusus untuk kerusakan infrastruktur akibat banjir.

Dana tersebut disebutkan belum termasuk kerusakan akibat erupsi Gunung Merapi, Sinabung, dan Kelud. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena menjelaskan pihaknya telah bekerjasama dengan empat badan dan empat kementerian dalam penanganan infrastruktur pascabencana.

"Untuk penanganan infrastruktur, sesuai struktur, kami mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah,” kata politisi Partai Demokrat  ini dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (21/2/2014).

Terkait banjir bandang yang terjadi di Papua Barat akibat meluapnya Sungai Wariori di Distrik Masni, Michael mengatakan, pihaknya dan pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat (21/2/2014) telah langsung meninjau lokasi.

Michael mengatakan, tidak seperti di wilayah-wilayah lain yang mengalami kerusakan parah, bencana di Papua Barat  sebenarnya tidak berdampak terlalu luas kepada masyarakat, ada sekitar 100 KK yang mengungsi.

“Tetapi kami tetap akan melakukan langkah-langkah perbaikan infrastruktur di zona bencana. Contohnya, normalisasi sungai. Bila sungai di sana terlalu dangkal akan dilakukan pengerukan dan di sisi kiri dan kanan sungai akan dibuatkan pembatas agar bila sungai meluap tidak akan terjadi banjir seperti yang sekarang terjadi,” papar pria kelahiran Itakawa, Saparua, Maluku Tengah, Kepulauan Maluku itu.

Soal besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk perbaikan infrastruktur pascabencana, pria yang akrab disapa ini mengimbau tiap pihak berpesan serta dalam perbaikan infrastruktur pascabencana. Ia melihat, perhatian presiden SBY terhadap bencana alam sangat responsif.

"Cuaca ekstrim ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Hampir di semua belahan dunia lainnya, banyak bencana terjadi. Semua ini adalah tanggung jawab bersama, tidak harus dibebankan seluruhnya ke pemerintah pusat," kata Michael.

Ia mengklaim, tanggung jawab yang dimaksud itu telah dilakukan para kader Demokrat .

“Apa yang sudah dilakukan para kader Demokrat beserta simpatisannya di zona bencana dalam hal recovery bersama dan rekonstruksi untuk para korban kami yakini dirasakan faedahnya oleh mereka,” ujarnya.