TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keengganan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk melaporkan tindak penyadapan yang terjadi di rumah dinasnya ke aparat kepolisian menimbulkan sejumlah tanda tanya bagi publik.

Pengamat politik Dhani Syahbandar mengatakan adanya pengakuan penyadapan di rumah dinas Jokowi sebaiknya tidak dilihat secara parsial melainkan harus dinilai secara menyeluruh.

“Ini kan tahun politik, jangan-jangan peristiwa ini hanya sebagai penggorengan isu saja. Bisa jadi juga mencari simpati dan pembentukan opini,” kata Dhani yang saat ini menjadi Kepala Divisi Pendidikan Politik Solusi Pemuda Indonesia (SPI), Minggu (23/02/2014).

Dhani menjelaskan, saat ini tersiar kabar ada konflik internal di tubuh PDI Perjuangan (PDIP). Kabar tersebut, katanya, melebar dan telah menjadi isu nasional.

"Karena itu, masyarakat beranggapan penyadapan yang terjadi di rumah dinas Jokowi hanya sekadar dagelan politik atau ketoprak humor untuk mengalihkan isu. Kalau memang itu nyata dan benar-benar terjadi, mengapa tidak lapor polisi? Indonesia ‘kan negara hukum,” katanya.

Jokowi memang secara mengejutkan mengaku telah disadap. Tiga buah alat penyadap disebut ditemukan di rumah dinas Jokowi, Jalan Taman Surapati 7, Menteng, Jakarta Pusat, Desember 2013 lalu. Ketiganya ditemukan di kamar tidur, ruang tamu, dan ruang makan.

Jokowi sendiri enggan mempersoalkan penemuan alat sadap tersebut kepada kepolisian. Menurutnya, penyadap tidak akan menemukan hal istimewa di kediamannya tersebut.

Soal pelaku penyadapan, Dhani menerangkan analisisnya lewat sebuah perumpamaan. Ia menyiratkan kecurigaan justru pihak Jokowi dan PDIP lah yang menjadi dalang penyadapan.

"Ibarat seorang pejabat negara yang berkoar-koar tentang penyuapan, tetapi kata Dhani, justru dirinya sendirilah pelaku penyuapan tersebut. Menurut Dhani, tahun 2014 merupakan tahun politik dan sebentar lagi masyarakat Indonesia akan pesta demokrasi. Setelah Pemilihan Legislatif untuk selanjutnya melakukan Pemilihan Presiden. Orang awam di warung-warung kopi, memang membicarakan isu ini, tetapi pendapat mereka tetap sama bahwa ini hanya dagelan politik," katanya.

Dhani mengatakan, saat ini masyarakat Indonesia sudah terdidik secara politik hingga sulit dibodohi. Dhani menyebut, respons warga atas isu penyadapan itu adalah hal itu bagian dari pembentukan opini.

“Mereka mengatakan, seorang Jokowi adalah sosok yang cerdas. Jokowi mengerti hukum. Kenapa tidak lapor saja ke pihak berwenang. Jadi, sebaiknya jangan menilai persoalan ini secara parsial, tetapi harus dilihat secara menyeluruh,” katanya.

Adapun Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda berpendapat penyadapan yang terjadi di rumah dinas Jokowi sebenarnya bukan hal yang luar biasa.

“Kalau soal konflik internal partai, saya tidak bisa berkomentar karena soal penyadapan ini saja saya tidak terlalu mengikuti isunya. Tapi bila rumah seorang Jokowi disadap itu menurut saya biasa saja,” ujarnya.

Sarjana Ilmu Politik dari Jurusan Politik Pemerintahan Universitas Gajahmada (UGM ) ini mengatakan, Jokowi merupakan sosok yang sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta jadi perbincangan publik. Apa pun tindak-tanduknya menjadii sorotan. Bahkan, kata Hanta Yuda, di setiap survei yang diselenggarakan bebeberapa lembaga survei, nama Jokowi selalu leading dan menjadi seorang calon presiden potensial.

“Fenomena Jokowi  inilah yang membuat saya menilai bahwa penyadapan yang terjadi di rumah dinasnya bukan hal yang luar biasa. Banyak yang berkepentingan. Lawan-lawan politik ingin tahu lebih banyak apa yang dilakukan Jokowi di rumahnya, itu biasa,” tuturnya.

Menurut Hanta Yuda, bila kejadian penyadapan tersebut mau diinvestigasi, siapa pun secara mudah bisa melakukannya. Secara mudah juga pelaku bisa ditemukan.

“Itu ‘kan rumah dinas dan menjadii tempat tinggal sehari-hari Jokowi dan keluarganya. Dan salah satu alat sadap itu bahkan ditemukan di ruang paling pribadi. Investigasi saja. Pelakunya pasti bisa dengan mudah bisa ditemukan,” tegasnya.