TRIBUNNEWS.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan lima sikap Indonesia terkait persoalan di Timur Tengah saat membuka The 2nd Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD II) di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Sabtu (1/3/2014).

Salah satu poin yang menjadi pembahasan Presiden adalah tentang penggunaan senjata nuklir di Timur Tengah. “Kami ingin melihat negara Timur Tengah yang bebas dari penggunaan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya. Ada keabsenan dalam penegakan nuclear free zone treaty di Timur tengah saat ini,” ujar Presiden.

Oleh karena itu, dia mendorong adanya upaya kerja sama regional mengupayakan Timur Tengah menjadi kawasan bebas nuklir. Timur Tengah, kata Presiden, memerlukan kesepakatan bersama itu untuk menciptakan kawasan yang damai. Negara-negara di dunia pun, kata Presiden, sudah menyerukan agar Timur Tengah menerapkan kawasan bebas nuklir.

Selama ini, sejumlah negara Timur Tengah sudah mulai menyuarakan penerapan kawasan bebas Nuklir seperti yang telah diterapkan di kawasan lain seperti di Asia Tenggara. Negara itu adalah Arab Saudi, Iran, Mesir, dan Siprus. Hal ini menyusul peperangan kawasan yang ada di Timur Tengah.

Terkait dengan kawasan bebas nuklir, sebanyak 187 negara berdaulat pada 1 Juli 1968 telah menandatangani perjanjian Nonproliferasi Nuklir. Perjanjian ini merupakan upaya untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir. Akan tetapi, masih ada beberapa negara yang tak mau menandatangani perjanjian ini termasuk Israel yang merupakan musuh “bebuyutan” Palestina.

Israel luas dipercaya memiliki satu-satunya arsenal nuklir di Timur Tengah, yang memicu kecaman dunia Arab dan Iran. Negara ini tak pernah mengakui memiliki senjata nuklir.