TRIBUNNEWS, JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tetap pada surat dakwaan dan meminta majelis hakim menolak nota keberatan (eksepsi) penasehat hukum terdakwa Andi Alfian Mallarangeng.

"Menyatakan surat dakwaan telah dibuat secara jelas cermat dan lengkap. Menyatakan keberatan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa dinyatakan ditolak. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai surat dakwaan penuntut umum," kata Jaksa Irene Putri saat membacakan tanggapan atas keberatan terdakwa dan penasehat hukumnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/3/2014).

Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan keberatan terdakwa dan penasehat hukumnya sudah memasuki materi perkara terkait permintaan komisi sebesar 18 persen untuk terdakwa melalui adik kandungnya Choel Mallarangeng.

"Sudah jelas dalam surat dakwaan, kemenangan PT Yodya Karya sebagai konsultan perencana, PT Ciriajasa Cipta Mandiri sebagai konsultan manajemen konstruksi dan KSO PT Adhi Karya dan Wijaya Karya berawal dengan pertemuan terdakwa dengan PT Adhi Karya," kata Jaksa Irene Putri.

Kemudian, lanjut Irene, secara berturut-turut, terangkai fakta bahwa terdakwa memerintahkan Wafid Muharram selaku Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) untuk segera menyiapkan rencana proyek Hambalang. Selanjutnya, dia mengenalkan Wafid pada Choel Mallarangeng.

Karena itu, papar Jaksa Irene, terdakwa telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana surat dakwaan.

Atas tanggapan jaksa tersebut, selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, yang diketuai Haswandi akan membacakan putusan sela pada sidang selanjutnya yang dijadwalkan digelar pada Selasa (1/4/2014).

Dalam sidang sebelumnya, Andi Alfian Mallarangeng menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa disusun hanya berdasarkan asumsi dan spekulasi saja.

Sebab, dia merasa tidak pernah berniat melanggar hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.