TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Pieter C Zulkiefli menegaskan penambangan yang dilakukan di lahan konservasi adalah ilegal dan telah meresahkan masyarakat sekitar. Dia mendesak Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut konspirasi pejabat dan oknum yang terlibat dalam penambangan pasir besi di Malang, Jawa Timur.

“Saya mendesak Polri untuk bersikap profesional dan KPK secepatnya mengusut konspirasi para pejabat daerah dan oknum yang terlibat dalam penambangan pasir besi di Malang selatan,” kata Pieter kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/3/2014).

Politisi Partai Demokrat itu lebih jauh mengatakan, sebagai anggota DPR RI yang membidangi masalah hukum dan HAM, pihaknya bekerja atas perintah konstitusi.

“Saya berhak tahu apa yang sedang dialami warga saja. Apalagi ada pengaduan bahwa para preman dibayar untuk berhadapan dengan warga yang tinggal di sekitar lokasi penambangan. Awak media juga tidak boleh mendekati lokasi penambangan,” kata Pieter.

Tentang izin tambang, Pieter lebih jauh mengatakan, pada 6 Februari 2007, Menteri Kehutanan menolak izin kegiatan penambangan pasir besi di Pantai Wonogoro, Desa Tumpak Rejo, Kecamatan Gedagan, karena lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Tetapi pada 12 Juli 2012, Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Fakta ini saja sudah menjelaskan adanya pelanggaran terhadap surat Menteri Kehutanan pada tanggal 6 Maret 2012.

Kementerian ESDM sendiri, kata dia, sudah memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang agar penerbitan IPR dtinjau ulang, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi hal ini tidak diindahkan oleh penambang dan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Diduga ada konspirasi karena kegiatan penambangan dan penimbunan dengan menggunakan alat-alat berat terus berlangsung sampai hari ini. Padahal kalau itu IPR, maka tidak dibenarkan menggunakan alat-alat berat. Hukum telah diinjak-injak. Hak-hak rakyat ditindas,” kata Pieter.

Pieter lebih jauh mengatakan, dalam kondisi seperti ini, negara tidak boleh kalah dengan mafia. Hukum harus menindak tegas berbagai perilaku yang dapat merugikan rakyat dan negara.

“Saya mendesak Polri untuk bersikap profesional dan KPK secepatnya mengusut konspirasi para pejabat daerah dan oknum yang terlibat dalam penambangan pasir besi di Malang selatan,” katanya.