TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya lobi-lobi politik untuk menggolkan program kerja atau alokasi anggaran antara eksekutif dan legislatif bukanlah cerita baru. Hal seperti itu juga tidak mengherankan jika terjadi di program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dicetuskan Gubernur DKI Jakarta Jokowi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, mengutarakan hal tersebut terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menduga ada tiga parpol yang ikut bermain dalam program KJP sehingga bermasalah.

"Ya pastilah. Di Solo, PDIP mayoritas. Disini mayoritasnya kan bukan PDIP. Saya tidak tahu bagaimana bermainnya, tapi saya menganggap penelitian ICW tidak sembarang ngomong. Kalau ada parpol bermain, bisa saja," ujar Agus kepada Tribunnews.com, Senin (31/3/2014).

Agus memaparkan dalam pembahasan RAPBD antara pemda dengan DPRD tidaklah gratis. Menurutnya selalu ada 'buntut' dari pembahasan tersebut.

"Membahas anggaran RAPBD tidak gratis begitu saja. Pembahasan anggaran baik di DPR atau DPRD, ada buntutnya. Buntutnya bisa macam-macam. Salah satunya yang ditemukan ICW itu," ucapnya.

"Anggaran bisa masuk, kalau ada pembahasan lobi-lobi khusus. Saya tidak tahu lobi-lobinya, tapi ICW tidak sembarangan melakukan penelitian itu," tukasnya.