TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Kementerian Kesehatan bersama sejumlah ketua asosiasi, menandatangani kesepakatan bersama, tentang pengendalian gratifikasi dan pencegahan tindak pidana korupsi, yang disaksikan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Birawa, Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2014).

Dalam penandatanganan itu asosiasi yang ikut menandatangani adalah Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Gabungan Perusahaan Alat kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab), Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu), Asosisasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), dan sejumlah produsen obat.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dilingkungan Kementerian Kesehatan melalui pengendalian gratifikasi, sebagai bagian dari komitmen Kementerian Kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Pernyataan komitmen bersama berisi komitmen untuk tidak memberi atau menerima suap, gratifikasi, uang pelicin dan atau fasilitas yang dianggap siap," katanya.

Selain itu komitmen bersama itu juga menyebutkan soal tidak membiarkan adanya praktik suap, melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap, menjaga longkungan pengendalian gratifikasi, mendorong upaya pencegahan korupsi di lingkungan masing-masing, dan mewajibkan semua anggota asosiasi untuk melakukan pakta integritas.

"Dengan ditandatanganinya komitmen ini, mulai hari ini diharapkan tidak ada lagi upaya-upaya untuk melakukan tindakan memberi atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan gratifikasi, yang mengarah pada korupsi," tandasnya