Laporan Abdul Qodir

TRIBUN, JAKARTA - Ketika pemerintah RI memutuskan untuk memiliki Pesawat Kepresidenan, TNI AU segera melakukan seleksi penerbang. Hasilnya, empat penerbang terpilih. Mereka kemudian dikirim ke pabrik Boeing di Amerika Serikat untuk mempelajari BBJ2 yang berbasis Boeing 737-800NG.

Keempat penerbang itu adalah Letkol Penerbang Firman Wirayuda, Letkol Penerbang Ali Gusman, Mayor Noto, dan Kapten Irwanda.

Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahyanto, kriteria pilot pesawat kepresidenan tak hanya berpengalaman menerbangkan pesawat Boeing. Pilot Pesawat Kepresidenan juga harus sehat rohani dan jasmani, serta lulus tes psikologi.

"Psikologis penerbang pesawat kepresidenan tentu harus bagus, karena menyangkut keamanan orang penting negara," ujarnya di Jakarta, Jumat (11/4/2014).

Kehadiran personel TNI AU di Pesawat Kepresidenan RI tak terbatas pada pilot dan kopilot. Menurut Hadi, TNI AU menyiapkan sekitar 140 personel untuk menjadi awak Pesawat Kepresidenan RI. Mereka terdiri atas pilot, co-pilot, teknisi, dan pramugara dan pramugari.

Menurut Hadi, seluruh awak pesawat kepresidenan berasal dari TNI AU, tepatnya dari Skuadron 17 VIP Lanud Halim Perdanakusuma. Mereka melewati seleksi untuk bisa menjadi awak Pesawat Kepresidenan. Skuadron 17 VIP merupakan kesatuan di TNI AU yang fokus ke pengoperasian pesawat-pesawat untuk pejabat tinggi negara maupun tamu negara.

"Jumlah personel di Pesawat Kepresidenan ketika dioperasikan, bisa berbeda-beda, tergantung kebutuhan. Tapi kami menyiapkan 140 personel, terdiri atas pilot, co-pilot, teknisi, dan awak kabin lainnya," ujar Hadi.

"Pilot atau penerbang sebagai kapten pesawat bertanggung jawab untuk seluruh penerbangan. Sementara, co-pilot bertugas membantu tugas pilot atau kapten," kata Hadi. "Tapi, co-pilot juga mempunyai kemampuan untuk menerbangkan pesawat, termasuk take off dan landing-nya. Perbedaannya, hanya kapten atau pilot yang bisa ambil keputusan atas penerbangan yang dilakukan," imbuhnya. (coz)