TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa hari terakhir muncul pemberitaan mengenai munculnya nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) pada soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMA. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk politisasi yang dimasukkan dalam UN.

Setelah sebelumnya soal mengenai Jokowi muncul dalam soal mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, nama Jokowi juga kembali muncul dalam soal mata pelajaran Sosiologi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Munculnya nama salah seorang tokoh politik dalam soal UN adalah bentuk dari politisasi UN. Soal UN janganlah dikotori oleh kepentingan politik praktis jangka pendek," tegas Fadli, Jumat (18/4/2014).

Menurutnya jika soal tersebut hanya muncul pada satu mata pelajaran, maka hal tersebut bisa dimaklumi sebagai suatu ketidaksengajaan. Namun jika sudah muncul di tiga mata pelajaran, kata Fadli, tentu saja hal ini sangat mencurigakan sehingga harus dilakukan investigasi terhadap tim pembuat soal.

Ia menambahkan, munculnya nama tokoh politik di soal UN adalah hal yang memprihatinkan.

"Jika nama yang muncul adalah pahlawan nasional tentu tidak akan dipermasalahkan. Jika masalah seperti ini terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, Menteri Pendidikan bisa dituntut mundur," tandasnya.