TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi keputusan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang  menutup lokalisasi Dolly.

Kawasan pelacuran itu rencananya akan ditutup pada malam ini, Rabu (18/6/2014).

"Kita apresiasi keberanian Bu Risma dimana keputusannya mengubah warna Surabaya yang ada lokalisasi di Asia Tenggara jadi bersih," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Hidayat lalu mengingat Fraksi PKS yang menolak Rismawati dimakzulkan dari jabatannya sebagai Walikota Surabaya.

"Masa prestasinya lokalisasi terbesar dan itu Kota Pahlawan loh. Ini bukan menutup dan menimbulkan masalah berikutnya," kata Hidayat.

Mantan Ketua MPR itu juga mengatakan Kementerian Sosial turun tangan memberikan anggaran untuk pelatihan keterampilan bagi pekerja seks. Hidayat mengakui pekerja seks merasa tidak memiliki keterampilan untuk melanjutkan kehidupan.

Anggaran Kemensos untuk persoalan tersebut mencapai Rp8miliar. Hidayat mengungkapkan telah menjadi kewajiban negara untuk memikirkan lapangan kerja, sumber penghasilan untuk pekerja seks.


"Sebagai negara Pancasila, masalah ini harus diselesaikan. Harus pakai cara hukum, ada kewenangan Walikota. Yang menolak perlu didengar. Kalau dibiarkan akan jadi lingkaran setan. Jangan dibayangkan ini tradisi setua manusia, prostitusi bohong tak bisa dihilangkan," ungkapnya.

Hidayat mendengar bekas lokalisasi Dolly akan dijadikan tempat usaha. "Saya dengar akan dibangun lahan usaha 6 lantai," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak yang dijanjikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dipastikan akan berlangsung malam ini, Rabu (18/6/2014).

Tapi, penutupan ini ternyata baru sebatas seremoni. Itupun  acaranya dilangsungkan di gedung Islamic Centre, sekitar satu kilometer arah selatan lokalisasi yang disebut-sebut terbesar se-Asia Tenggara.

Seremoni itu berupa deklarasi Alih Fungsi Wisma dan Alih Profesi Perempuan Harapan. Acara akan diisi sambutan-sambutan, termasuk di dalamnya sambutan  Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri.

Setelah itu, ada  penyerahan bantuan kompensasi kepada perwakilan penjaja seks komersial (PSK) dan mucikari dari Mensos  dan Pemprov Jatim.