TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan menyesalkan informasi tanpa fakta yang dipublikasikan Wikileaks. Wikileaks menyebutkan adanya permintaan terhadap pemerintah Australia untuk tidak mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia.

Wikileaks menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

"PDI Perjuangan menyesalkan pemberitaan sekedar mencari sensasi berdasarkan tuduhan sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, sebagaimana ditujukan ke Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Kamis (31/7/2014).

Tjahjo mengatakan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri turut membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga, kata Tjahjo, terhadap pemberitaan yang disampaikan wikileaks selain tidak berdasar, juga sama sekali tidak benar.

"Harus dipahami bahwa pada tahun 1999 Ibu Megawati belum menjadi presiden sehingga sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pencetakan uang yg dilakukan oleh RBA Securities dan Note Printing Australia tersebut," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan adanya perintah khusus yang dilakukan oleh pemerintah Australia dengan meminta keamanan nasional agar melakukan perlindungan dan tidak melaporkan masalah tersebut juga dinilai sebagai sesuatu hal yang tidak relevan.

"Mengingat apa yang dituduhkanpun sama sekali tidak benar. Selain itu memang tidak ada hal-hal yang perlu disembunyikan," ujarnya.

Diberitakan, Wikileaks menyebut ada 17 individu dalam kasus itu. ”Setiap Perdana Menteri Malaysia atau mantannya, Presiden Vietnam saat ini Truong Tan San, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (yang juga dikenal sebagai SBY), mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri (yang juga dikenal sebagai Mega) dan saat pemimpin partai politik PDIP, dan 14 pejabat senior lainnya,” lanjut dokumen WikiLeaks.

”Dan kerabat dari masing-masing tokoh negara, yang secara khusus tidak disebutkan namanya yang sedang dalam penyelidikan kasus korupsi,” imbuh dokumen itu.

Dokumen tersebut juga secara khusus melarang publikasi urutan tokoh-tokoh terkait oleh perwakilan Australia untuk ASEAN, Gillian Bird, yang baru saja ditunjuk sebagai Australia sebagai Duta Tetap untuk PBB.