TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampau menganggap pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Presiden (Pansus Pilpres) sebagai sesuatu yang tidak perlu. Karena menurutnya tidak ada permasalahan signifikan selama pilpres 2014, yang mengharuskan dibentuk Pansus.

"Pansus kan dibentuk kalau ada yang tidak bisa dijelaskan, sejauh ini semua yang terjadi bisa dijelaskan," kata Jeirry saat dihubungi Tribunnews.com.

Ia menyinggung soal perolehan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Papua Barat yang kosong. Menurutnya di Papua masih digunakan sistem Noken, di mana kepala suku memilih mewakili warganya. Di tiap pemilu hal itu terjadi di Papua, dimana masyarakat hanya memilih calon yang sama sedangkan calon lainnya kosong sama sekali. Namun bedanya sebelumnya kasus tersebut hanya terjadi di tingkat desa.

Soal pemilih yang bermodal KTP pada 9 Juli lalu, menurutnya hal itu juga bukan masalah karena memang diatur dalam undang-undang. Jika pasangan Prabowo-Hatta mencurigai sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena tingginya jumlah pemilih yang bermodal KTP, maka hal itu bisa diungkap di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dimulai Rabu (6/8/2014).

"Selain itu juga kalau memang mempermasalahkan KTP, kenapa waktu Pileg (pemilu legislatif) hal itu tidak dipermasalahkan?" tanya Jeirry.

Pileg yang berlangsung 9 April lalu menurutnya memiliki lebih banyak persoalan, termasuk soak penggunaan KTP. Namun menjelang batas akhir rekapitulasi seluruh partai kompak untuk berkompromi, dan tidak mempermasalahkan. Jeirry mengaku heran, mengapa partai pendukung Prabowo-Hatta baru mempermasalahkan saat pilpres.

"Kenapa yang pileg tidak dipermasalahkan juga, justru sekarang baru dipermasalahkan. Menurut saya pengusungan Pansus itu cuma langkah untuk mendelegitimasi hasil KPU," ujarnya.

Wacana Pansus tersebut diusung oleh partai pendukung Prabowo-Hatta, yang menganggap telah terjadi kecurangan pada proses Pilpres. Wacana tersebut mendapat tentangan dari kubu Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Kata Jeirry Pansus Pilpres tidak mungkin mempengaruhi hasil pemilihan presiden, karena menurutnya undang-undang mengatur hanya KPU dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, dan bukannya DPR.

"Pansus tidak bisa merubah hasil. Kalau ada pidana memang bisa dilanjutkan secara hukum, tapi tidak bisa mempengaruhi hasil pilpres, jadi percuma dibentuk," tuturnya.

Pansus tersebut hanya bisa menghasilkan rekomendasi untuk merevisi undang-undang, agar kedepannya kesalahan yang sama tidak terulang.

"Saya pikir kubu Jokowi-JK juga paham, dan tidak perlu takut karena pansus tidak akan merubah hasil pemilu," tandasnya. (Nurmulia Rekso Purnomo)