"Ada manipulasi penukaran uang, tarif angkutan ke daerah asal, pungli porter barang, pembelian voucher pulsa secara paksa, pengiriman barang via kargo," kata Anis di kantor KPK.

Menurutnya, praktik-praktik pemerasan itu sudah terjadi sejak tahun 1986. "Buruh migrant selama ini hanya dijadikan objek," ujarnya.

Karena itu, Anis dan TKI berharap KPK menindak serta memberikan efek jera kepada para pelaku pemerasan TKI. "Kami sudah melakukan advokasi ke berbagai lembaga terkait, namun tidak ada perubahan sampai saat ini," katanya.

Anis menjelaskan, pihaknya memilih mendatangi KPK untuk memadukan data dan langkah-langkah advokasi yang sudah dilakukan lembaganya.

Menurut Anis, sudah saatnya pemerasan TKI diberangus. Menurutnya sidak KPK ke bandara beberapa waktu lalu harus dijadikan momentum menghapus praktik pemerasan yang diduga melibatkan banyak pihak.

Anis mengungkapkan, dalam sehari sekitar 500 TKI menjadi korban pemerasan di bandara. Menurutnya, pemerasan terhadap buruh migran melibatkan oknum polisi, TNI, Angkasa Pura 2, Kemenakertrans, dan BNP2TKI. Pemerasan itu sistematis dan dilegalisasi oleh kebijakan negara.

"Ada banyak pihak yang memang harus ditelusuri peran dan kebijakannya. Juga perusahan-perusahaan swasta yang selama ini melakukan praktek kolutif dengan pemerintah," katanya.

Anis berharap pertemuan dengan KPK bisa memperbaiki sistem kelola buruh migran Indonesia. Selain itu pertemuan ini diharapkan akan menjadi kunci pembuka pembersihan secara menyeluruh untuk institusi-institusi negara seperti Kemenakertrans dan BNP2TKI serta PT Angkasa Pura 2.

 "Bukan hanya untuk masalah pemulangan buruh migran Indonesia, tetapi juga tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran," katanya.

Seperti diberitakan, pada Sabtu (26/7) dini hari, KPK bersama Polri dan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melakukan inspeksi mendadak ke bagian pelayanan kepulangan TKI di Bandara Soekarno Hatta.

Dalam sidak itu, petugas menemukan praktik-praktik pemerasan yang melibatkan anggota Polri dan TNI. (Tribunnews/edf)