TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penunjukan Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono sebagai Penasihat Kantor Transisi Jokowi di bidang intelijen menuai pro dan kontra.

Kalangan aktivis HAM, di antaranya dari KontraS menilai Hendro tidak layak sebagai penasihat Jokowi mengingat rekam jejaknya di masa lalu. Peneliti terorisme dan intelijen UI Ridlwan Habib menilai Hendro tepat dalam posisi sebagai penasihat di bidang intelijen.

"Pengalaman dan keahlian Hendropriyono mampu mengisi kekurangan Jokowi di bidang intelijen," ujar Ridlwan Habib di Jakarta, Minggu (10/8/2014) seperti rilis yang disampaikan kepada redaksi Tribunnews.com.

Intelijen sangat dibutuhkan jika pemerintahan Jokowi ingin berjalan lancar. Komunitas intelijen bekerja dalam senyap dan masyarakat umum merasakan manfaatnya jika kondisi sehari-hari aman dan damai.

"Baru jika terjadi kejadian gangguan keamanan misalnya peledakan bom, publik ramai-ramai menyalahkan intelijen dianggap gagal," katanya.

Padahal faktanya belum tentu demikian. Intelijen seringkali sudah memberikan early warning atau peringatan dini namun tidak dieksekusi oleh pimpinan negara sebagai user.

Ridlwan mencontohkan, setahun sebelum peristiwa BOM Bali 1, BIN sudah mendapatkan dokumen fatwa Osama Bin Laden yang memerintahkan adanya serangan terhadap kepentingan AS di seluruh dunia termasuk Indonesia. Surat itu didapat BIN dari informan tepercaya namun tidak segera ditindaklanjuti oleh pimpinan nasional saat itu.

"Hal-hal semacam itu jangan sampai terulang di era Jokowi, karena itu perlu masukan dari pelaku intel yang mengalami langsung seperti Hendropriyono," katanya.

Alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen UI itu menambahkan, Hendropriyono layak dijadikan penasihat karena selain pelaku langsung juga sangat memahami teori.

"Jangan lupa, Hendropriyono adalah Profesor dan Guru Besar Ilmu Intelijen satu-satunya di Indonesia. Disertasinya di UGM tentang filsafat intelijen, " katanya.

Ridlwan menjelaskan penolakan kalangan aktivis HAM terhadap Hendro wajar-wajar saja. Namun tentunya jika ada tuduhan terkait kasus hukum harus ada pembuktian dengan fakta.

"Saya kira Pak Jokowi sangat hati-hati dan cermat memilih orang. Pak Hendro bukan dipilih dengan tutup mata, namun karena memang punya kualitas," ujarnya.