TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan demokrasi yang dibangun akan sia-sia tanpa adanya keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurut SBY, indikasi terkuat dari demokrasi yang berkualitas adalah semakin tumbuhnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap sistem demokrasi dan terhadap para pemimpinnya.

"Semua ini, jika bisa kita capai, akan menjadikan demokrasi Indonesia lebih dari sekedar proses penghitungan suara atau transaksi politik. Melainkan suatu kekuatan sejarah riil yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat, jaya dan makmur," ungkap SBY, dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke- 69 Proklamasi RI, di gedung MPR, DPR, DPD RI Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Menurutnya, dari era kolonialisme, era kemerdekaan, era pembangunan, sampai era reformasi, perjuangan rakyat Indonesia adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini secara abadi telah tercantum dalam sila ke-5 dasar negara Pancasila.

"Kita harus yakin dan percaya, bahwa negara hadir untuk memberikan keadilan -- apakah keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan politik, maupun keadilan hukum. Keadilan untuk semua – justice for all – merupakan komitmen moral, sekali-gus sebagai agenda kerja pemerintahan yang saya pimpin sejak tahun 2009 hingga 2014 ini," paparnya.

Selain itu lebih lanjut kata SBY, Keadilan akan makin tegak dan kuat apabila supremasi hukum ditegakkan secara konsisten. Karena itulah, kalau di masa lalu, politik pernah menjadi panglima, dan kemudian ekonomi menjadi panglima, maka dalam era reformasi, hukumlah yang kita jadikan panglima.

"Ini berarti tidak ada satupun warga negara Indonesia yang berada di luar jangkauan hukum atau di atas hukum. Ini juga berarti tidak ada satupun kelompok masyarakat kita yang berhak main hakim sendiri atau memaksakan pendapatnya pada pihak lain," tandasnya.