Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan wacana pembentukan pansus DPR soal dugaan pelanggaran Pemilu presiden semata-mata sebagai upaya untuk mencari keadilan.

Menurutnya, wacana tersebut tak berkaitan dengan proses persidangan yang digelar di MK melainkan suara masyarakat terhadap Pemilu presiden yang tak berjalan sesuai aturan.

"Saya pikir dalam proses pemilihan umum presiden kemarin, rakyat melihat ada ketidakpastian," kata Hidayat di Jakarta, Senin (18/8/2014).

Misalnya, lanjut Hidayat, terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka kotak suara secara sepihak, tanpa dihadiri dari saksi tim Prabowo-Hatta.

Alasan lain lantaran munculnya dugaan banyaknya daftar pemilih yang membengkak seperti yang diungkap saksi-saksi Prabowo-Hatta dalam persidangan di MK.

"Jadi, pembentukan pansus tak ada kaitannya dengan proses di MK. Pembentukan pansus berkaitan dengan yang dikerjakan KPU, apakah sesuai undang-undang atau tidak," tuturnya.

Lebih jauh Hidayat mengatakan, MK harus berpikir secara adil dan substantif.

Seharusnya, MK dan KPU dari awal melaksanakan kinerjanya secara substantif sehingga keputusan yang terjadi benar-benar karena kebenaran dan keadilan.

"Jangan sampai yang terjadi kepada Presiden Arroyo terjadi lagi kepada kita," katanya.