TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Peduli Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang Ka'bah itu segera menggelar Mukhtamar Agustus ini, seperti yang diamanatkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP pada 23 - 24 April lalu.

Ketua Forum Peduli PPP sekligus anggota Majelis Syariah DPP PPP, Muhammad Rodja, kepada wartawan di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2014), mengatakan salah satu hal yang harus dibahas di Mukhtamar adalah evaluasi keterlibatan partai di Koalisi Merah Putih, yang mendukung pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.

Kata dia, bukan tidak mungkin PPP mengalihkan dukungannya dari Koalisi Merah Putih ke kubu Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 23 Agustus lalu ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden (pilpres) 2014.

"Mana kala terjadi perubahan orientasi politik dari koalisi merah putih ke koalisi Jokowi, wajar-wajar saja," katanya.

Ia menyerahakn soal evaluasi tersebut ke para pemegang hak suara di Mukhtamar, yakni 450 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Namun menurutnya sejauh ini mayoritas pemegang hak suara mendukung percepatan Mukhtamar.

Ia juga mengingatkan PPP tidak pernah mengambil sikap oposisi selama era reformasi. Sikap oposisi yang diambil hanyalah pada masa orde baru saat PPP ditekan oleh pemerintahan Suharto.

"Bisa saja kita oposisi, tapi untungnya buat bangsa ini apa. Kalau manfaatnya kecil, kita tinggalkan," katanya.

Sebelumnya beberapa kali kekisruhan terjadi di PPP terkait pemilihan presiden (Pilpres). Sebelum partai menggelar Mukernas, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP, Suryadharma Ali telah lebih dulu mengumumkan kebijakan partai untuk mendukung pasangan Prabowo - Hatta. Kisruh tersebut akhirnya diselesaikan pada Mukernas yang digelar 23 - 24 April lalu.

Belakangan kekisruhan antara pendukung Jokowi - JK kembali terjadi, dengan mengusung wacana percepatan Mukhtamar, yang direncanakan akan membahas pemilihan ketua umum baru, dan pengevaluasian dukungan partai terhadap Koalisi Merah Putih.

Muhamad Rodja sendiri mengaku sebagai pendukung Jokowi. Ia mengklaim sudah mengusung wacana Jokowi sebagai presiden, sebelum Gubernur DKI Jakarta itu ditetapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Tapi itu kan saya secara pribadi. Kalau Mukhtamar menginginkan lain ya tidak masalah, yang penting Mukhtamar digelar bulan ini," ujarnya